DENPASAR, BALINEWS.ID – Pengelolaan sampah di Bali dinilai masih jauh dari kata optimal. Kondisi ini berdampak serius pada kelestarian alam, kesehatan manusia, dan kelangsungan kebudayaan Bali. Guna mengatasi persoalan ini, Gubernur Bali mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Gerakan Bali Bersih Sampah yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber serta pelarangan penggunaan plastik sekali pakai.
Dalam SE tersebut, Gubernur Wayan Koster mewajibkan seluruh kantor lembaga pemerintah maupun swasta untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berbasis sumber harus mulai diterapkan paling lambat 1 Januari 2026.
Berikut poin-poin penting yang harus diterapkan oleh seluruh kantor lembaga pemerintah dan swasta di Bali:
- Pembentukan Unit Pengelola Sampah
Setiap kantor wajib memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan sampah berbasis sumber dan mengatur pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. - Pelarangan Total Penggunaan Plastik Sekali Pakai
Kantor tidak boleh lagi menggunakan kantong kresek, sedotan plastik, styrofoam, serta produk atau minuman dalam kemasan plastik dalam aktivitas apa pun. - Penggunaan Produk Ramah Lingkungan
Kantor diwajibkan beralih ke produk pengganti plastik sekali pakai yang lebih ramah terhadap lingkungan. - Penerapan Sistem Reuse dan Refill
Penggunaan kembali dan pengisian ulang harus diterapkan di area perkantoran untuk meminimalisasi limbah plastik. - Pemilahan Sampah Sejak dari Sumber
Sampah harus dipilah menjadi tiga kategori utama: organik, anorganik daur ulang, dan residu. - Pengolahan Sampah Organik Secara Mandiri
Sampah organik wajib diolah dengan metode seperti pengomposan, budidaya maggot, pakan ternak, sistem teba modern, atau metode lain yang sejenis. - Pengelolaan Sampah Anorganik Melalui Kerja Sama
Sampah anorganik yang dapat didaur ulang dikelola bekerja sama dengan pengumpul material atau pihak pendaur ulang. - Pengangkutan ke TPA Hanya untuk Sampah Residu
Sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanyalah residu yang tidak dapat diolah lagi.
Kebijakan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan pulau dewata. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan menjadi contoh nasional dalam upaya pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah berkelanjutan. (*)
