DENPASAR, BALINEWS — Akademisi sekaligus mantan jurnalis senior Bali, Dr. Drs. Agus Dei, M.Fis., AIFO, mengkritik minimnya respons kepala daerah di tengah kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Ia menilai Wali Kota Denpasar dan para bupati, khususnya di wilayah terdampak, semestinya lebih aktif merespons situasi yang mengganggu aktivitas masyarakat tersebut.
Di sisi lain, Agus memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang turun langsung memantau kondisi SPBU di Denpasar, Badung, dan Gianyar ketika antrean BBM berlangsung sejak Selasa hingga Jumat. Saat di temui di Denpasar pada Senin, (19/10).
Menurut Agus, langkah Koster menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Ia menilai kepala daerah di wilayah yang terdampak seharusnya ikut mengambil peran, setidaknya dengan mendampingi gubernur dan berkoordinasi untuk merespons persoalan di lapangan.
“Ketika Pak Gubernur sudah turun, mestinya ada sikap dari wali kota dan bupati. Paling tidak, mereka berkoordinasi dan ikut mendampingi,” ujar Agus dalam keterangannya.
Ia menyoroti situasi di SPBU Pesanggaran, Denpasar, yang disebut sempat diwarnai ketegangan pada Kamis dini hari. Menurutnya, kondisi tersebut semestinya dapat direspons lebih cepat melalui keterlibatan pemerintah daerah setempat, terutama dalam penanganan dampak antrean terhadap masyarakat dan petugas SPBU.
Agus menegaskan, kritik tersebut bukan berarti seluruh persoalan BBM menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menjelaskan bahwa pengelolaan sektor migas melibatkan kewenangan pemerintah pusat, sementara distribusi BBM di lapangan juga bergantung pada sistem pasokan dan operasional Pertamina.
Ia menilai keterlambatan pasokan yang memicu antrean selama beberapa hari perlu dievaluasi dari sisi teknis distribusi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak tepat jika seluruh kesalahan dibebankan kepada Gubernur Bali.
“Kalau kita lihat persoalannya, antrean panjang selama tiga hari itu ada persoalan teknis di Pertamina, bukan kesalahan gubernur,” tegasnya.
Agus juga mengapresiasi langkah Koster dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina untuk memperkuat pasokan BBM ke Bali. Ia menilai upaya tersebut penting untuk mempercepat pemulihan distribusi sekaligus mencegah terulangnya antrean panjang.
Ia menyebut adanya rencana penambahan jumlah kapal pengangkut BBM dari tiga menjadi tujuh kapal. Selain itu, Pertamina Patra Niaga disebut meningkatkan pasokan Pertalite hingga total 48 juta liter melalui pengiriman pada 7–17 Oktober 2026.
Agus berharap penambahan armada dan penguatan stok tersebut benar-benar direalisasikan serta diikuti dengan distribusi yang konsisten sesuai kebutuhan masyarakat Bali.
Menurutnya, kepastian pasokan menjadi hal utama yang harus dijaga. Penambahan armada akan membantu apabila disertai perencanaan distribusi, pengelolaan stok, dan pengawasan yang baik.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi Pertamina dalam menyampaikan informasi mengenai ketersediaan BBM. Informasi yang jelas dinilai dapat mencegah keresahan masyarakat ketika terjadi gangguan pasokan.
“Pertamina harus jujur dan terbuka soal pasokan BBM. Masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas agar tidak resah ketika terjadi kekosongan di SPBU,” ujarnya.
Agus mendorong evaluasi terhadap kinerja Pertamina, khususnya dalam memastikan kelancaran distribusi BBM ke Bali. Menurutnya, pasokan energi yang terganggu tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama Bali.
Ia meminta pemerintah pusat dan Pertamina memastikan kebutuhan BBM di Bali diperhitungkan secara memadai, termasuk dengan menjaga cadangan dan ketepatan jadwal pengiriman.
Di sisi lain, Agus mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak pasif ketika terjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap warganya. Meskipun pengaturan sektor migas berada dalam kerangka kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap perlu hadir dalam koordinasi, pemantauan kondisi masyarakat, dan penanganan dampak di wilayah masing-masing.
Agus berharap persoalan antrean BBM di Bali menjadi momentum untuk memperbaiki koordinasi lintas pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian pasokan, informasi yang transparan, dan respons cepat dari seluruh pihak yang berkepentingan agar gangguan serupa tidak kembali terulang.
