DENPASAR, BALINEWS — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mendorong pemerintah daerah dan Pertamina mempercepat distribusi pasokan. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan stok Pertalite dan Pertamax tersedia, sementara 92 SPBU di Denpasar dan Badung disiapkan beroperasi selama 24 jam untuk mengurai antrean.
Kebijakan tersebut diputuskan dalam pertemuan Gubernur Bali dengan Direktur Utama Pertamina beserta jajaran pada Selasa (13/10/2026). Pertamina juga mengakui keterlambatan pembongkaran muatan kapal tanker menjadi salah satu penyebab gangguan distribusi BBM yang memicu antrean dalam beberapa hari terakhir.
Koster menjelaskan, pasokan Pertalite sebanyak 19,2 juta liter dan Pertamax sebanyak 3 juta liter telah tiba di terminal BBM Manggis dan Serangan pada Selasa. Pasokan tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan Pertalite selama enam hingga tujuh hari dan Pertamax sekitar tiga hari.
Pasokan tambahan dijadwalkan menyusul. Sebanyak 25 juta liter Pertalite direncanakan tiba pada 15, 16, dan 17 Oktober, sedangkan 13 juta liter Pertamax dijadwalkan masuk pada 13 dan 17 Oktober.
Dengan tambahan pasokan tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dalam beberapa hari ke depan.
“Yang pertama ingin saya jelaskan, ketersediaan BBM Pertalite dan Pertamax itu ada sampai dua minggu ke depan,” kata Koster.
92 SPBU Beroperasi 24 Jam
Untuk mempercepat pelayanan, sebanyak 92 SPBU di Denpasar dan Badung disiapkan beroperasi selama 24 jam mulai Selasa malam, dengan pelaksanaan menyesuaikan kesiapan masing-masing SPBU.
Dari jumlah tersebut, 54 SPBU berada di Denpasar dan 38 SPBU berada di Kabupaten Badung. Kedua wilayah menjadi prioritas karena tingginya kebutuhan BBM masyarakat.
Selain memperpanjang jam operasional SPBU, Pertamina akan mengoperasikan terminal BBM Manggis dan Serangan selama 24 jam. Armada mobil tangki untuk mendistribusikan BBM dari terminal ke SPBU juga ditambah dari 90 menjadi 105 unit.
Polda Bali turut mendukung percepatan distribusi dengan mengawal mobil tangki menggunakan kendaraan patroli dan pengawalan (patwal). Pengawalan tersebut telah dimulai sejak Selasa siang.
Koster mengimbau masyarakat agar tidak mendatangi SPBU secara bersamaan apabila pengisian BBM tidak mendesak. Masyarakat dapat mengatur waktu pengisian untuk mengurangi penumpukan kendaraan.
Pertamina Akui Keterlambatan Kapal Tanker
Direktur Utama Pertamina menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas antrean yang terjadi di sejumlah SPBU.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab gangguan distribusi adalah kendala pada jangkar kapal tanker saat proses pembongkaran muatan. Akibatnya, jadwal pembongkaran yang semula direncanakan pukul 06.30 mundur hingga sekitar pukul 22.00.
“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada warga Bali atas kejadian antrean ini,” ujarnya.
Pertamina menyatakan akan mempercepat pengiriman BBM dari kapal ke terminal penyimpanan dan selanjutnya ke SPBU. Perusahaan juga menambah tenaga operator melalui koordinasi dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Pertamina menargetkan antrean mulai terurai setelah penambahan armada, percepatan distribusi, dan penerapan operasional 24 jam berjalan. Jika kondisi kembali normal dalam dua hingga tiga hari, jam operasional SPBU berpeluang dikembalikan seperti semula.
Evaluasi Barcode dan Kuota BBM
Terkait permintaan masyarakat untuk menghapus sistem barcode pembelian BBM bersubsidi karena dinilai memperpanjang antrean, Direktur Utama Pertamina mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menurutnya, pengaturan kuota dan penyaluran BBM bersubsidi merupakan kewenangan BPH Migas, sedangkan Pertamina bertugas menyalurkan BBM. Koordinasi akan dilakukan untuk membahas kemungkinan langkah khusus dalam situasi darurat agar masyarakat lebih mudah memperoleh BBM.
Pertamina juga belum memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan pemotongan kuota BBM untuk Bali. Persoalan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPH Migas.
Direktur Utama Pertamina mengakui perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan penggunaan Pertalite. Namun, ia menegaskan penyebab antrean perlu dievaluasi secara menyeluruh.
WFH Belum Diperlukan
Di tengah gangguan distribusi BBM, Pemerintah Provinsi Bali sempat mempertimbangkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) dan pembelajaran daring untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
Namun, setelah menyepakati langkah percepatan distribusi bersama Pertamina, opsi tersebut dinilai belum diperlukan.
Pemerintah daerah akan memantau pelaksanaan operasional 24 jam di terminal BBM dan SPBU, terutama yang melayani penyaluran BBM bersubsidi.
Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina berharap penambahan pasokan, armada distribusi, serta jam operasional dapat segera mengurai antrean sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Koster menegaskan, kelancaran distribusi BBM menjadi tanggung jawab bersama karena menyangkut kebutuhan masyarakat, transportasi, dan aktivitas ekonomi Bali.
