LABUAN BAJO, BALINEWS.ID – Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka penguatan pariwisata dan konektivitas antarwilayah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung ITDC Golo Mori, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Rabu (28/1/2026).
Penandatanganan PKS ini turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta para bupati dan wali kota se-Bali dan undangan terkait lainnya.
Kerja sama lintas provinsi ini didorong oleh kesamaan karakter dan potensi unggulan pariwisata di kawasan Bali dan Nusa Tenggara yang dinilai saling melengkapi. Melalui pendekatan kawasan Sunda Kecil, ketiga provinsi sepakat memperkuat kolaborasi pembangunan regional secara terintegrasi.
Adapun kesepakatan strategis tersebut bertumpu pada lima pilar utama, yakni penguatan konektivitas transportasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, perencanaan pembangunan, perdagangan dan ekspor, serta pengembangan energi terbarukan.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini kawasan timur Indonesia kerap dipersepsikan tertinggal. Namun melalui kolaborasi Bali–NTB–NTT, kawasan ini diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru di Indonesia.
“Dengan bersatunya tiga provinsi ini, Bali dan Nusa Tenggara siap menjadi lokomotif ekonomi kawasan. Kerja sama ini menjadi fondasi teknis untuk mendorong integrasi ekonomi regional,” ujarnya.
Lebih lanjut, ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan konektivitas udara dan laut, pengembangan paket wisata terpadu Bali–NTB–NTT, strategi branding dan promosi bersama, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta dukungan infrastruktur pendukung.
Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun sinergi regional yang solid guna mempercepat pembangunan, meningkatkan konektivitas dan daya saing kawasan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sunda Kecil. (*)
