TABANAN, BALINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan (BKPSDM) menggelar Desk Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 24 Februari hingga 2 Maret 2026.
Desk tersebut menjadi tahapan krusial untuk memastikan perencanaan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaras dengan arah kebijakan dan tujuan strategis Pemkab Tabanan. Dalam forum ini, dilakukan peninjauan serta penyelarasan indikator kinerja, target, rencana aksi, inovasi prioritas, hingga strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam perjanjian kinerja masing-masing OPD.
Kepala BKPSDM Tabanan, I Made Sastra Wibawa, saat dikonfirmasi Jumat (27/2/2026) menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda administratif tahunan.
“Melalui desk ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap target, indikator, serta arah kebijakan prioritas daerah. Perjanjian kinerja harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya dokumen formal,” ujarnya.
Menurutnya, fokus utama pelaksanaan desk adalah memastikan setiap target kinerja dapat diukur secara jelas, realistis, dan akuntabel, sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat. Keterlibatan aktif seluruh OPD dinilai menjadi kunci terciptanya sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani yang diusung Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, bersama Wakil Bupati I Made Dirga.
Nilai “aman” diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang tertib dan terukur. “Unggul” tercermin dari peningkatan kualitas perencanaan dan inovasi perangkat daerah. Sementara “madani” diwujudkan lewat tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Melalui Desk Perjanjian Kinerja 2026 ini, Pemkab Tabanan optimistis dapat memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah demi pelayanan publik yang lebih berkualitas dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. (*)