BADUNG, BALINEWS – Sebanyak 26 warga negara asing (WNA) ditindak jajaran Imigrasi Bali dalam periode 31 Oktober hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, 24 orang dideportasi, sementara dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Salah satu kasus yang menonjol adalah keterlibatan 15 WNA asal Malaysia dalam bisnis pinjaman online (pinjol) yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.
Lima belas warga Malaysia tersebut merupakan bagian dari 19 WNA yang dideportasi Kantor Imigrasi Ngurah Rai selama periode 31 Oktober hingga 6 November 2026. Mereka sebelumnya terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 karena penyalahgunaan izin tinggal terkait aktivitas bisnis pinjaman daring.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, mengatakan ke-15 WNA Malaysia tersebut dideportasi dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang diberangkatkan pada Kamis (5/11/2026), sedangkan delapan lainnya dipulangkan pada Jumat (6/11/2026). Seluruhnya menggunakan penerbangan AK375 dengan tujuan Kuala Lumpur.
"Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (multiple entry) indeks D1," ungkap Novyandri.
Selain 15 warga Malaysia, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK karena penyalahgunaan izin tinggal.
ET diketahui menggunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan untuk melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara itu, LK menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker dengan terlibat dalam kegiatan promosi vila melalui akun media sosial Telegram.
Dua WNA lainnya yang dideportasi masing-masing JWF, warga negara Australia, dan PJL, warga negara Inggris. JWF dideportasi pada Selasa (3/11/2026) setelah terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Sedangkan PJL dipulangkan pada Sabtu (31/10/2026) karena melebihi masa izin tinggal atau overstay selama 65 hari.
Penindakan juga dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terhadap tujuh WNA selama periode 5–8 November 2026. Lima orang dideportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026).
Lima WNA yang dideportasi tersebut berasal dari Prancis, Rusia, Australia, Uganda, dan Belgia.
AJV (46), perempuan berkewarganegaraan Prancis, dideportasi pada 5 November 2026 melalui penerbangan Denpasar–Paris karena overstay lebih dari 60 hari.
Berikutnya, AS (29), perempuan asal Rusia, dideportasi pada 6 November 2026 menuju Moskwa karena diduga terlibat aktivitas prostitusi. Pada 7 November 2026, Imigrasi Denpasar juga mendeportasi AJAO (63), warga negara Australia, karena overstay dan tidak membayar biaya beban keimigrasian yang telah ditentukan.
Pada hari yang sama, JN (35), perempuan berkewarganegaraan Uganda, dipulangkan ke Entebbe karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas prostitusi.
Sementara itu, LML (32), warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 menuju Brussels karena diduga melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak menghormati peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Selain deportasi, Imigrasi Denpasar memindahkan dua WNA ke Rudenim Denpasar. Keduanya masing-masing BDC (32), perempuan berkewarganegaraan Nigeria, dan CYA (31), laki-laki berkewarganegaraan Ghana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BDC diketahui mengalami overstay selama 120 hari, sedangkan CYA melebihi masa izin tinggal selama 54 hari. Keduanya dipindahkan ke Rudenim untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menyatakan penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
Imigrasi Bali memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA akan terus diperkuat guna menjaga ketertiban serta memastikan kehadiran orang asing memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Bali.
Penindakan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen jajaran Imigrasi dalam menjalankan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk memperkuat pengawasan dan menghadirkan penegakan hukum yang profesional serta berkeadilan.
