NASIONAL, BALINEWS.ID – Pemerintah tengah menyiapkan langkah jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mengalami wanprestasi atau gagal bayar. Dalam skema ini, Dana Desa akan digunakan sebagai jaminan untuk menalangi pinjaman kepada bank-bank Himbara.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang mekanisme khusus berupa intercept guna mengamankan skema pembiayaan koperasi yang gagal bayar di masa mendatang.
“Pemerintah akan memberikan dalam hal ini subsidi bunga, dan pemerintah memberikan dukungan intercept. Artinya, jika koperasi gagal bayar maka akan dilakukan intercept melalui Dana Desa (DD) atau DAU (Dana Alokasi Umum)/ DBH (Dana Bagi Hasil),” katanya dalam Rapat Kerja Banggar DPR, dikutip Kamis (3/7/2025).
Hingga pertengahan 2025, tercatat sebanyak 72.112 koperasi telah terbentuk dan bersiap mengajukan pembiayaan kepada bank Himbara. Setiap koperasi akan mendapat plafon pinjaman maksimal sebesar Rp3 miliar, yang terbagi dalam kebutuhan belanja operasional (Opex) dan belanja modal (Capex).
Dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2025, Sri Mulyani menyebutkan bahwa dari total alokasi Dana Desa sebesar Rp71 triliun, sekitar Rp38,1 triliun telah tersalurkan hingga pertengahan tahun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan pentingnya peran dua kementerian dalam mengawal program ini agar tetap berjalan sesuai arah pembangunan desa.
“Dana Desa ini dengan perkembangan munculnya koperasi desa akan terus kita monitor agar betul-betul meningkatkan kualitas ekonomi di level desa. Kita minta pada Kemendes maupun Kemenkop agar menjaga dengan baik,” tegasnya.
Koperasi Merah Putih sendiri akan dibentuk melalui tiga jalur, yakni membentuk koperasi baru, mengubah bentuk koperasi lama, serta merevitalisasi koperasi yang telah ada. Proses pembentukan dilakukan melalui musyawarah desa khusus (musdesus) yang melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat.
Ke depannya, Kopdes Merah Putih akan beroperasi di atas lahan milik negara dan wajib mengelola tujuh unit usaha pokok: kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, pergudangan atau cold storage, serta layanan logistik.
Tak hanya itu, koperasi ini juga akan menyediakan layanan asuransi bekerja sama dengan PertaLife, sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko gagal panen maupun gangguan usaha yang dihadapi petani.
Pemerintah menargetkan peluncuran Kopdes Merah Putih pada 19 Juli 2025 dan operasional penuh dimulai pada 28 Oktober 2025. (*)
