BALINEWS - Kita sering mendengar kata “mundur”. Kali ini, Istana memilih kata yang lebih hati-hati: niat.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam. Hasilnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat.
Yang disampaikan adalah niat mundur. Belum ada keterangan bahwa surat pengunduran diri telah diajukan.
Pernyataan Mensesneg secara lengkap
Soal pertemuan dan niat mundur, Prasetyo menyatakan:
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.”
Soal permohonan Gibran dan saran Presiden:
“Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara.”
Soal kabar penolakan:
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.”
Soal proses hukum:
“Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara.”
Perhatikan susunannya. Prabowo disebut tidak menolak niat itu. Tetapi “tidak menolak” tidak sama dengan “menyetujui”. Presiden memberi saran, dan Gibran lalu memohon kesempatan membuktikan dokumennya.
Dari mana semua ini bermula
Dalam laporan yang diterima, permohonan itu disebut ditujukan agar Gibran tetap menjabat sembari membuktikan keabsahan ijazah atau jenjang pendidikan setara SMA. Kutipan Prasetyo di atas sendiri tidak menyebut soal tetap menjabat.
Latarnya dua putusan, dan Prasetyo mengaitkan niat itu dengan keduanya:
6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. MK tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah luar negeri sebagai dasar surat keterangan penyetaraan SMA, tetapi menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasinya.
30 Oktober 2026, Mahkamah Agung: kasasi dikabulkan dan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran dinyatakan tidak sah dan batal.
Dari putusan MK hingga niat mundur ini, jaraknya 35 hari. Dari putusan MA, hanya 11 hari (hitungan Lambe Turah).
Tekanan dari DPR
Di Senayan, desakan sudah bergerak lebih dulu. Dua anggota DPR, Benny K Harman dan Andreas Hugo Parera, menyebut mundur sebagai cara yang bermartabat atau pilihan selain pemakzulan. Sejumlah anggota DPR juga mulai menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP).
Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut lebih dari 10 anggota PKS sudah menandatangani. Yanuar Arif Wibowo dari PKS mengaku sudah meneken dan menyerahkannya ke pimpinan DPR. Menurut ketentuan yang disebutkan dalam pemberitaan, usulan HMP harus ditandatangani paling sedikit 25 anggota DPR, dan belum dipastikan apakah syarat itu sudah terpenuhi.
Kepala Kelompok Fraksi PKB di Komisi II, Muhammad Khozin, menyebut diskusi informal di hampir semua partai mengarah ke HMP. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mempersilakan anggota DPR menggulirkannya karena dijamin konstitusi. Ketua DPR Puan Maharani mengakui pimpinan telah menerima laporan pengumpulan dukungan dan berjanji menindaklanjutinya pada masa sidang ini.
Dalam keterangan yang diterima, belum ada pernyataan langsung dari Gibran sendiri.
