DENPASAR, BALINEWS – Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik oleh Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Bali. Menanggapi penetapan tersebut, Putu Artha mengaku menghormati proses hukum, tetapi mempertanyakan sejumlah hal dalam penanganan perkara yang menjerat dirinya.
Penetapan tersangka itu tertuang dalam surat Nomor: S.Tap.Tsk/55/XI/RES 2.5/2026/Diressiber tertanggal 10 November 2026 atas nama I Gusti Putu Artha, SP., M.Si.
Dalam surat tersebut, penyidik mendalilkan dugaan pelanggaran Pasal 433 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Putu Artha mengungkapkan penetapan tersangka itu melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada publik. Ia menyebut perkara tersebut berkaitan dengan laporan Nyoman Sariana alias Dede.
Ia juga mengaitkan persoalan yang dihadapinya dengan pemberitaan yang menurutnya tidak berimbang serta dugaan adanya serangan terhadap dirinya setelah mengungkap aktivitas ilegal mafia gas elpiji.
"Saya memang dijadikan tersangka," tulis Putu Artha dalam pernyataannya.
Meski demikian, ia menegaskan tidak gentar menghadapi proses hukum. Putu Artha mengaku tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan menyatakan memiliki argumentasi hukum untuk membantah dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.
Ia juga mempertanyakan proses awal penanganan laporan tersebut. Menurutnya, terdapat kejanggalan karena surat perintah penyidikan disebut terbit hanya sehari setelah laporan polisi masuk.
Putu Artha menilai perkara dugaan pencemaran nama baik semestinya juga membuka ruang penyelesaian melalui mediasi, pemaafan, maupun pendekatan restorative justice.
"Saya punya argumen hukum untuk menyatakan tuduhan ini tak memenuhi unsur pidana. Ada kesempatan saya membalikkan situasi ini," ujarnya.
Di tengah persoalan hukum tersebut, Putu Artha juga menyampaikan surat terbuka kepada Kapolda Bali Irjen Pol. Pasma Royce. Dalam surat itu, ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu menjadi perhatian pimpinan kepolisian di Bali.
Salah satu yang disorot adalah dugaan praktik pemanggilan sejumlah pengusaha oleh salah satu direktorat di Polda Bali terkait berbagai persoalan, mulai dari dugaan penggunaan air bawah tanah tanpa izin, transaksi valuta asing, hingga persoalan tata ruang.
Ia menduga terdapat penyerahan sejumlah uang dalam proses pemanggilan tersebut. Namun, dugaan itu merupakan klaim Putu Artha yang belum disertai keterangan resmi dari pihak-pihak yang dituding.
Putu Artha juga mengaku memiliki dokumen yang menurutnya dapat menjadi bukti untuk mengungkap dugaan praktik tersebut. Ia menyatakan siap memberikan informasi kepada Kapolda Bali apabila diperlukan.
"Saya siap membantu Bapak. Saya punya dokumen telak yang patut diduga kuat bukti praktik ini," tulisnya.
Sementara itu, Kasubid Penmas Polda Bali AKBP Rina Isriana Dewi membenarkan penetapan Putu Artha sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik.
"Ya sudah ditetapkan tersangka. Saat ini penyidik Ditressiber Polda Bali melaksanakan penyidikan perkara pencemaran nama baik dan masih dalam proses penyidikan lebih lanjut," ujar Rina saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/11/2026).
Hingga kini, penyidik Ditressiber Polda Bali masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Belum ada keterangan lebih lanjut dari Polda Bali mengenai substansi laporan maupun tahapan pemeriksaan berikutnya.
