Slot Header 970×90

Jepang Didesak Hentikan Proyek PLTGU Celukan Bawang, 44 Persen Area Tangkap Ikan Terancam Terdampak

Oleh Fery Fadli · null

17 November 2026 pukul 22.46 WITA · 3 menit baca

Jepang Didesak Hentikan Proyek PLTGU Celukan Bawang, 44 Persen Area Tangkap Ikan Terancam Terdampak

DENPASAR, BALINEWS – Sejumlah organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional mendesak Pemerintah Jepang membatalkan rencana keterlibatannya dalam pendanaan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Celukan Bawang, Bali Utara. Proyek tersebut dinilai berpotensi mengancam ekosistem laut, mata pencaharian nelayan, serta keselamatan biodiversitas di kawasan pesisir Bali Utara.

Desakan itu disampaikan melalui kampanye publik dan penyerahan pernyataan bersama (joint statement) kepada Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Senin (16/11/2026).

Koalisi menyoroti keterlibatan perusahaan Jepang, Electric Power Development Co., Ltd. (J-POWER), dalam rencana pengembangan PLTGU Celukan Bawang bersama PT PLTG Celukan Bawang. Keterlibatan tersebut didasarkan pada penandatanganan perjanjian pengembangan bersama (joint development agreement) pada 2025 melalui skema Asia Zero Emission Community (AZEC).

Manajer Advokasi Rhizoma Indonesia, Wahyu Widianto, mengatakan pemerintah Jepang dan lembaga pembiayaan publiknya perlu menghentikan rencana pendanaan maupun pembangunan proyek tersebut.

"Mendesak Pemerintah Jepang agar membatalkan rencana keterlibatan dalam pendanaan dan pembangunan PLTGU Celukan Bawang di Bali Utara," kata Wahyu.

Koalisi juga meminta Jepang menghentikan promosi dan pendanaan ekspansi energi fosil di kawasan Asia melalui skema AZEC dan Partnership on Wide Energy and Resources Resilience (POWERR Asia).

Ancaman terhadap ekosistem laut menjadi salah satu alasan utama penolakan tersebut. Dosen Ilmu Kelautan Universitas Udayana, Mandhara Brasika, mengungkapkan hasil pemantauan lapangan dan kajian terhadap rencana proyek menunjukkan potensi dampak terhadap kawasan penangkapan ikan, habitat lumba-lumba, serta terumbu karang.

Menurut Mandhara, sekitar 44 persen area penangkapan ikan berpotensi berhimpitan langsung dengan jalur kapal. Selain itu, terdapat 18 titik pengamatan lumba-lumba yang masuk dalam kawasan dengan sensitivitas tinggi terhadap aktivitas proyek.

Ia juga menyebut sejumlah lokasi pengamatan menemukan potensi paparan polusi suara bawah laut atau sonar yang dapat melampaui ambang gangguan perilaku mamalia laut hingga 170 desibel.

"Hal ini berpotensi membuat lumba-lumba kehilangan arah dan mengalami stres. Belum lagi ancaman kerusakan lain seperti coral bleaching," ujarnya.

Mandhara menilai perlindungan terhadap biodiversitas laut Bali Utara harus menjadi pertimbangan utama sebelum proyek dilanjutkan. Ia juga meminta Jepang menunjukkan komitmen perlindungan lingkungan melalui kebijakan pendanaannya.

Selain persoalan lingkungan, koalisi menyoroti minimnya akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan proyek tersebut.

Koalisi mendesak seluruh dokumen terkait proyek dibuka kepada publik, mulai dari dokumen perjanjian, kajian dampak lingkungan dan sosial, hingga skema pembiayaan. Informasi tersebut diminta tersedia dalam bahasa dan format yang mudah dipahami masyarakat terdampak.

Mereka juga menuntut adanya pelibatan masyarakat pesisir secara bermakna sebelum keputusan proyek diambil, termasuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyatakan penolakan.

Tuntutan lainnya mencakup perlindungan ekosistem pesisir dan laut Bali Utara, khususnya terumbu karang dan lumba-lumba, serta pengalihan dukungan pendanaan menuju pengembangan energi terbarukan yang adil dan dikelola secara demokratis.

Sementara itu, Indonesia Country Manager 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, menilai keterlibatan Jepang dalam proyek energi fosil akan menjadi ujian terhadap komitmen negara tersebut dalam agenda perubahan iklim global.

Menurutnya, investasi pada pembangkit listrik berbahan bakar gas tidak menjawab persoalan mendasar krisis iklim karena gas tetap merupakan sumber energi fosil.

"Kepemimpinan Jepang dalam agenda perubahan iklim global diuji dalam pelaksanaan transisi energi yang cepat dan berkeadilan. Pendanaan Jepang untuk proyek gas akan membuktikan sebaliknya," kata Sisilia.

Ia mendorong agar dukungan pendanaan energi dialihkan pada energi terbarukan sekaligus mendorong pemulihan ekosistem dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pernyataan bersama tersebut, koalisi meminta Pemerintah Jepang mengevaluasi keterlibatannya dalam proyek PLTGU Celukan Bawang serta menghentikan dukungan terhadap ekspansi energi fosil melalui skema AZEC dan POWERR Asia.

Koalisi berharap pengembangan energi di Bali Utara tidak mengabaikan keselamatan masyarakat pesisir, keberlanjutan mata pencaharian nelayan, dan perlindungan keanekaragaman hayati laut.

Fery Fadli

Fery Fadli

null

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Komentar langsung tayang. Komentar spam atau tidak pantas akan disembunyikan/dihapus redaksi.