Slot Header 970×90

Kanwil BPN Bali Konsultasi ke Pusat soal Administrasi Pengadaan Tanah GOR Gianyar, Pencatatan Pelepasan Hak Jadi Fokus

Oleh Giostanovlatto Sinantong · Redaksi

20 November 2026 pukul 20.42 WITA · 3 menit baca

Kanwil BPN Bali Konsultasi ke Pusat soal Administrasi Pengadaan Tanah GOR Gianyar, Pencatatan Pelepasan Hak Jadi Fokus

BALINEWS - Sebelum sebidang tanah bisa berpindah dari warga ke proyek pemerintah, ada satu tahap yang jarang terlihat publik: memastikan dokumennya lengkap dan hak lama dicatat dengan benar. Tahap itulah yang kini dikonsultasikan Kanwil BPN Provinsi Bali ke Kementerian ATR/BPN untuk proyek gelanggang olahraga (GOR) di Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar.

Menurut keterangan yang disampaikan Jumat (20/11/2026), Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Bali melakukan konsultasi teknis kepada Direktorat Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN. Topiknya administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung pengadaan tanah untuk pembangunan GOR dan sarana penunjang lainnya di Bakbakan.

Konsultasi itu, menurut keterangan tersebut, ditujukan untuk memperoleh koordinasi dan dukungan teknis terkait tindak lanjut administrasi pengadaan tanah, khususnya pencatatan pelepasan hak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT). Keterangan itu tidak menyebut waktu pelaksanaan konsultasi, kendala spesifik yang dibahas, maupun hasilnya.

Apa itu pencatatan pelepasan hak

Dalam skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pelepasan hak adalah tahap ketika pemilik melepaskan haknya setelah ganti rugi diberikan, lalu BPN mencatatnya agar status tanah berubah.

Pencatatan lewat SIPT menjadi bagian dari administrasi tersebut. Dengan kata lain, konsultasi ini menyangkut keabsahan berkas, bukan penentuan harga atau lokasi.

Gambar berita

Gambar: Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, bertempat di Banjar Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar.

Konteks proyek

Proyek di Bakbakan bukan sekadar urusan administrasi. Menurut data Pemkab Gianyar yang dilaporkan pada Februari 2026, pengadaan tanah mencakup sekitar 19 hektare dengan 165 bidang.

Dalam musyawarah ketiga pada 20 Februari 2026, yang disebut Pemkab sebagai tahap akhir, 12 pemilik menandatangani kesepakatan nilai ganti rugi, sedangkan tujuh lainnya masih keberatan. Pemilik yang menyepakati pada musyawarah pertama dan kedua dilaporkan sudah menerima pembayaran sejak Desember 2025.

Bagi pemilik yang menolak, dana ganti rugi dapat dititipkan di pengadilan melalui konsinyasi. Pada 24 Juli 2026, lima pemilik lahan yang didampingi YLBHI-LBH Bali mendatangi PN Gianyar menolak skema itu.

Humas PN Gianyar menyatakan pengadilan mencatat 18 permohonan konsinyasi dari Pemkab Gianyar terkait pengadaan tanah di Bakbakan, dan menilai terlalu dini membahas substansi karena persidangan masih berlangsung.

Pendamping warga mengajukan sejumlah keberatan. Mereka menyebut nilai ganti rugi jauh di bawah harapan, informasi pada konsultasi publik dinilai tidak utuh, dan kawasan itu disebut berstatus Lahan Sawah Dilindungi.

Mereka juga menilai penetapan lokasi, yang menurut mereka terbit pada 13 September 2024, seharusnya menjadi kewenangan Gubernur karena luasnya di atas 5 hektare, bukan Bupati.

YLBHI-LBH Bali meminta Pemkab Gianyar dan Kanwil BPN Bali menghentikan serta mengevaluasi proses tersebut. Seluruhnya merupakan tuduhan dari pendamping warga dan belum diputuskan pihak berwenang.

Dari pihak pemerintah, Bupati Gianyar I Made Mahayastra pada akhir Juli 2026 menyatakan proyek itu adalah kawasan Sport Center terpadu, bukan GOR biasa.

Ia menyebut ganti rugi dihitung tim penilai independen, 90 persen pemilik disebut telah menerima hasil penilaian dan menyetujui, serta Gubernur Bali telah mendelegasikan kewenangan pengadaan tanah kepada Pemkab Gianyar. Pemilik yang keberatan, kata Bupati, dapat menempuh gugatan ke PTUN, dan proses pengadaan tanah itu disebut diawasi aparat penegak hukum.

Hingga kini, keterangan Kanwil BPN Bali belum menyebut tanggapan atas keberatan tersebut. Menurut PN Gianyar, perkara konsinyasi masih dalam proses persidangan dan dapat dipantau melalui SIPP serta Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Giostanovlatto Sinantong

Giostanovlatto Sinantong

Giostanovlatto adalah pendiri Hey Bali yang lebih sering bertanya "kenapa?" daripada "gimana?". Ia percaya berita yang bagus bukan yang paling cepat bikin heboh, tapi yang paling mudah dipahami. Kalau lagi nggak nulis, biasanya lagi surfing, ngopi, sunsetan, kadang liputan, kadang nyamar jadi CEO, curhat sama anjingnya, atau bengong di trotoar Renon sambil mencari ide. Belum pernah menang giveaway, tapi tetap optimis. Kalau chat-nya centang dua tapi nggak dibalas, anggap saja sedang mengejar rekor tidur.

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Komentar langsung tayang. Komentar spam atau tidak pantas akan disembunyikan/dihapus redaksi.