DENPASAR, BALINEWS.ID – Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Bali, I Ketut Muliarta, dengan tegas menyebut bahwa narasi rilis yang disampaikan usai pihaknya dipanggil ke Jayasaba Minggu (15/3/2026), sebagai rekayasa.
Pernyataan itu disampaikan Muliarta saat dihubungi BaliNews.id melalui sambungan telepon, Rabu (18/3/2026) pagi. Menurutnya, PWRI dihubungi oleh salah satu kepala bidang di Kesbangpol untuk hadir dalam pertemuan di Jayasabha. Sebagai bentuk penghormatan, pihaknya memenuhi undangan tersebut.
Namun, dalam pertemuan itu, Muliarta mengaku telah disiapkan draf narasi untuk disampaikan kepada media. Ia menyebut sempat diarahkan oleh Kepala Kesbangpol Bali, Gede Suralaga, agar menyampaikan pernyataan sesuai draf tersebut, namun ia menolak.
Muliarta juga mengungkapkan, saat diminta mengikuti sesi foto bersama, dirinya sempat berusaha meninggalkan lokasi dengan alasan ke toilet. Namun, spontan tangan Suralaga menariknya untuk tetap dalam barisan dalam foto bersama.
Terkait isu permintaan maaf, Muliarta menegaskan PWRI tidak secara sepihak menyampaikan permohonan maaf. “Lebih tepat saling memaafkan apabila masing-masing pihak ada kekeliruan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa pihaknya ada kekeliruan karena tidak menginformasikan ke Bagian Umum Setda Bali bahwa acara bergeser menjadi Sabtu (14/3) tidak hari Rabu (10/3) sehingga nasi kotak telanjur dikirim.
Meski demikian, Muliarta menegaskan bahwa izin penggunaan aula Kesbangpol telah diberikan.
“Malah kami gladi bersih hari Jumat dibantu staf Kesbangpol termasuk menata kursi dan pemasangan sound system,” tuturnya.
Anehnya, kata dia, pada Sabtu pagi gerbang justru digembok. Pihaknya mencoba menghubungi per telepon Kepala Kesbangpol dan para kabidnya, namun tidak mendapat respons karena telepon dalam kondisi tidak aktif.Sedangkan ia telanjur sudah menyampaikan bahwa rakornis di Kesbangpol.
Menurut Muliarta, informasi lokasi kegiatan sudah telanjur disampaikan kepada peserta dari kabupaten/kota.
“Kalau sejak Jumat kami tidak diizinkan, tentu akan kami sampaikan agar mereka tidak datang ke Renon,” ujarnya.
Atas sejumlah pernyataan tersebut, BaliNews.id telah mengajukan pertanyaan tertulis kepada Gede Suralaga untuk meminta konfirmasi. Pertama, apakah benar riilis Jayasabha sudah direkayasa untuk disetujui PWRI dan dibacakan pak Muliata namun pak Muliarta menolak.
Kedua, Jumat mereka malah dibantu gladi bersih karenanya pernyataan Kesbangpol soal tak memberi izin dan Sabtu Minggu dilarang Mendagri, tidak benar.
Hingga berita ini diturunkan bantahan dan konfirmasi dari Gede Suralaga belum disampaikan. (*)