DENPASAR,BALINEWS.ID – Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung beberapa waktu terakhir terus menjadi sorotan publik. Kebijakan ini dinilai membuat masyarakat kebingungan, terlebih pernyataan Gubernur Bali I Wayan Koster yang mendorong warga mengurus sampahnya sendiri, dinilai tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali, I Putu Dika Adi Suantara, menilai langkah pemerintah menutup TPA tanpa kesiapan fasilitas pengolahan sampah justru memicu keresahan. Menurutnya, di banyak daerah, warga belum memiliki kemampuan memproses sampah organik secara mandiri, sementara fasilitas daur ulang seperti bank sampah belum tersedia di setiap desa.

“Permasalahan sampah di Bali sudah sering dibahas. Aturan demi aturan muncul, tapi banyak masyarakat belum tahu tata cara pengolahan sampah. Perlu sosialisasi yang konsisten dan pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan, apalagi yang berdampak luas,” ujar Dika, Sabtu (9/8/2025).

Ia juga menyoroti belum adanya kebijakan jelas terkait pengolahan sampah residu, serta lemahnya penegakan aturan di lapangan. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa masyarakat yang sudah memilah sampah kerap kecewa karena sampah tersebut kembali dicampur oleh petugas kebersihan.

“Infrastruktur belum mencukupi, tapi penutupan sudah dilakukan. Kalau kondisi ini berlanjut, bukan tidak mungkin masyarakat akan meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur Koster karena menutup TPA Suwung tanpa solusi,” tegasnya.

Dika menekankan, sebelum mengambil keputusan strategis, pemerintah seharusnya memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan kemampuan masyarakat dalam mengolah sampah secara mandiri. “Tujuannya bagus, tapi apakah fasilitasnya sudah siap? Pemerintah harus turun langsung ke masyarakat, memberikan sosialisasi yang konsisten agar langkah ini tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” pungkasnya.