SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Kualitas pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Klungkung kembali menuai sorotan. Komisi III DPRD Klungkung menemukan dugaan pekerjaan asal jadi pada proyek pembangunan pagar, toilet, dan ruang UKS di SD Negeri 1 Bakas, Kecamatan Banjarangkan, dengan anggaran sekitar Rp405 juta.
Temuan itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Komisi III DPRD Klungkung dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Klungkung, Selasa (21/10/2025). Sejumlah anggota dewan menilai mutu bangunan jauh dari standar teknis yang seharusnya diterapkan.
Anggota Komisi III, Wayan Widiana, menyebut pagar sekolah tampak miring dengan plesteran berwarna kecokelatan. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan, campuran plester pada dinding pagar dicampur dengan tanah.
“Kami lihat langsung, pagar miring dan warna plester tidak wajar. Setelah dikonfirmasi, ternyata campuran pasirnya menggunakan tanah,” ujarnya.
Menurutnya, proyek tersebut merupakan lanjutan dari perbaikan fasilitas pascagempa 2024. Namun hasil pekerjaan dinilai jauh dari memuaskan dan mengindikasikan lemahnya pengawasan dari pihak dinas. Selain pagar miring, ditemukan pula kebocoran pada atap beton toilet sekolah.
Widiana juga meminta agar Disdikpora memperketat pengawasan terhadap kontraktor pelaksana, agar mutu pekerjaan tidak dikorbankan demi percepatan waktu atau faktor nonteknis lainnya. Ia bahkan menyinggung dugaan adanya intervensi politik dalam pelaksanaan proyek tersebut, dengan membandingkan hasil pembangunan di SDN 3 Nyalian yang disebut lebih baik.
“Apakah ini ada kaitannya dengan politik? Karena di sekolah lain kualitasnya jauh lebih rapi,” sindirnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru menegaskan, praktik pencampuran tanah dalam bahan bangunan tidak dapat ditoleransi dan bisa berimplikasi hukum.
“Kalau benar seperti itu, jelas tidak layak. DPRD berhak merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdikpora Klungkung I Ketut Sujana membantah adanya unsur politik di balik proyek tersebut. Ia menyebut temuan di lapangan murni disebabkan oleh kesalahan teknis pelaksana di lapangan.
“Tidak ada kaitan dengan politik. Kami akan evaluasi dan pastikan dilakukan perbaikan secepatnya,” katanya.
Rapat akhirnya menyepakati perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan pendidikan di Klungkung, agar mutu konstruksi tetap terjaga dan keselamatan siswa tidak terancam. (*)
