NASIONAL, BALINEWS.ID – Besarnya kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional kembali disorot dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Gubernur Bali, Rabu (8/4/2026). Meski menjadi penyumbang utama, kondisi infrastruktur Pulau Dewata dinilai belum mendapat perhatian sebanding.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan lonjakan kunjungan wisatawan yang signifikan sepanjang 2025. Tercatat, wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang, dengan total kunjungan, termasuk domestik, menyentuh 16,3 juta orang.
Dari angka tersebut, perputaran uang yang dihasilkan tak main-main. Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing diperkirakan mencapai Rp176 triliun, atau lebih dari separuh devisa pariwisata nasional. Namun di sisi lain, Koster mengingatkan Bali masih dibayangi berbagai persoalan klasik.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegasnya.
Ia membeberkan sejumlah persoalan krusial, mulai dari abrasi pantai, kemacetan kronis, krisis air bersih, hingga persoalan sampah yang belum tuntas. Tak hanya itu, keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan juga dinilai menjadi hambatan serius.
Untuk itu, Pemprov Bali mendorong percepatan sejumlah proyek strategis seperti underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, hingga pembangunan jalan lingkar Bali Utara. Selain itu, pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung juga dianggap mendesak.
Koster juga menyoroti kemacetan parah yang kerap terjadi saat musim liburan akibat lonjakan kendaraan dari Jawa. Menurutnya, keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan menjadi biang utama.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh abai terhadap Bali yang selama ini menjadi tulang punggung pariwisata nasional.
“Dari Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” kata Lasarus.
Lasarus bahkan menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali tergolong kecil dibanding kontribusi yang diberikan. Ia mencontohkan pengamanan pantai yang hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun.
“Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.
Selain infrastruktur darat dan laut, DPR juga menyoroti persoalan akses penerbangan domestik yang dinilai semakin sulit dijangkau masyarakat.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Rapat ini menjadi penegasan bahwa Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan aset strategis nasional. Tanpa percepatan pembangunan dan penanganan masalah mendasar, ancaman penurunan daya saing bukan lagi sekadar wacana. (*)