TABANAN, BALINEWS.ID – Nama Manager Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, I Ketut Jhon Purna, kerap menjadi sorotan publik dalam berbagai isu pengelolaan kawasan wisata warisan budaya dunia UNESCO tersebut. Namun, Jhon menegaskan bahwa semua kebijakan sepenuhnya berada di tangan Badan Pengelola (BP) DTW Jatiluwih, bukan pada manajer operasional.
Badan Pengelola DTW Jatiluwih terdiri dari berbagai unsur penting, di antaranya Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pariwisata, desa adat, desa dinas, pekaseh, perbekel, hingga tokoh masyarakat setempat.
“Badan Pengelola DTW Jatiluwih terdiri dari sejumlah pihak penting, ada Pemkab, Pekaseh, Desa Adat Gunungsari dan Jatiluwih, serta Perbekel,” jelas Jhon saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Menurutnya, peran manajer hanya sebatas menjalankan operasional, meningkatkan kunjungan wisatawan, memastikan pelayanan maksimal, dan menyusun laporan keuangan secara transparan setiap bulan. Pertanggungjawaban secara keseluruhan diserahkan kepada BP DTW di akhir tahun.
“Saya bertugas meyakinkan tamu agar datang ke Jatiluwih dan memberikan pelayanan terbaik. Yang paling penting, hasil tiket dikelola secara transparan,” ungkap Jhon yang juga pemilik Restu Dewata Bali Tours and Travel Agent ini.
Jhon menambahkan, posisinya sebagai manajer bukan tanpa tantangan. Selain harus memikirkan pelestarian kawasan, pengembangan, hingga promosi, ia juga wajib menyajikan laporan keuangan yang akuntabel setiap bulan. Apalagi, sejak tahun 2014 hingga 2023, menurutnya tidak ada pihak yang mengontrol langsung kinerja manajer DTW.
“Silakan tanya Pekaseh, Kepala Desa, maupun Perbekel, pasti mereka tahu bahwa saat itu tidak ada pembukuan yang jelas. Sekarang, semua diawasi ketat oleh BP DTW,” tegasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan. Semua keputusan penting, termasuk soal pembagian kontribusi antara BP DTW Jatiluwih dengan Pemkab Tabanan, sudah dituangkan dalam perjanjian resmi.
“Tugas saya hanya memastikan dana dari penjualan tiket benar-benar dikelola secara transparan dan tepat sasaran, untuk kepentingan seluruh masyarakat Jatiluwih dan Kabupaten Tabanan,” pungkasnya. (*)
