Slot Header 970×90

Bali

Nama Pantai Serangan Diubah, Nyoman Parta: Jangan Sampai Akses Publik Jadi Milik Korporasi!

Oleh Putri · null

27 Januari 2025 pukul 10.44 WITA · Denpasar · 1 menit baca

DENPASAR, BALINEWS.ID - Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, dengan tegas mengkritik kebijakan pengelolaan kawasan Pulau Serangan oleh PT Bali Turtle Island Develop…
DENPASAR, BALINEWS.ID - Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, dengan tegas mengkritik kebijakan pengelolaan kawasan Pulau Serangan oleh PT Bali Turtle Island Develop… — BaliNews.id

DENPASAR, BALINEWS.ID - Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, dengan tegas mengkritik kebijakan pengelolaan kawasan Pulau Serangan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID). Ia mempertanyakan perubahan identitas Pantai Serangan yang kini dikenal dengan nama Pantai Kura-Kura, serta kekhawatiran akan pembatasan akses publik setelah masuknya investasi besar di kawasan tersebut.

“Dalam dokumen Amdal, pantai ini tetap disebut Pantai Serangan, jadi apakah bisa dibenarkan kalau kemudian nama pantai berubah menjadi Pantai Kura-Kura? Apakah investasi bisa mengubah identitas suatu tempat?” ungkap Parta saat berbicara dengan wartawan di Denpasar, Minggu (26/01/2025).

Parta menegaskan bahwa pantai harus tetap menjadi wilayah publik yang dapat diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali, dan tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu atas nama investasi.

“Pantai tidak boleh menjadi milik korporasi! Aksesnya harus tetap terbuka bagi masyarakat setempat maupun umum. Ini prinsip yang tidak boleh dinegosiasikan,” tandas anggota dewan di Senayan dari Komisi X ini.

Lebih lanjut, Pria kelahiran Guwang itu mempertanyakan perubahan status kawasan yang sebelumnya terbuka untuk masyarakat menjadi wilayah dengan akses terbatas. Ia menilai perubahan ini berpotensi melanggar peraturan yang ada.

“Jika kawasan ini menjadi area privat, itu jelas bertentangan dengan hukum dan regulasi yang ada. Ini harus segera dijelaskan secara rinci,” tambahnya.

Politisi dari Partai PDIP ini juga menyoroti perubahan nama Pantai Serangan yang kini tertera di aplikasi Google Maps sebagai Pantai Kura-Kura. Baginya, hal ini bukan hanya masalah administratif, tetapi berkaitan dengan hak masyarakat yang sudah lama menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.

“Perubahan nama di aplikasi seperti Google Maps menunjukkan adanya perubahan identitas pantai. Siapa yang berwenang mengubahnya? Semua ini perlu dijelaskan secara transparan kepada publik,” kata Parta.

Parta berjanji akan terus mengawal isu ini dan mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa hak publik atas pantai di Pulau Serangan tetap terjaga dengan baik. (*)

Putri

Putri

null

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Komentar langsung tayang. Komentar spam atau tidak pantas akan disembunyikan/dihapus redaksi.