GIANYAR, BALINEWS.ID – Anggota DPR RI dari Dapil Bali, Nyoman Parta, menyampaikan pandangannya terkait kemiskinan struktural yang harus dilawan bersama oleh seluruh masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara audiensi yang digelar bersama Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali di Bale Kulkul, Batubulan, Gianyar, pada Jumat (14/2).
Dalam kesempatan tersebut, Parta menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat nasib buruk seseorang, melainkan juga karena kegagalan struktur negara atau pemerintahan dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kelas bawah.
Politisi PDIP ini menjabarkan bahwa kemiskinan yang terjadi pada individu karena malas bekerja atau sering sakit, dianggap sebagai kemiskinan individual. Namun, kemiskinan struktural itu terjadi karena sistem yang tidak mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Kemiskinan itu tidak melulu karena orang tua tidak bisa menyekolahkan atau karena nasib. Ayo buka hati kita, dalam konteks banyak kejadian itu terjadi karena struktural akibat tidak berfungsinya lini negara dalam mengayomi masyarakatnya,” terang Parta.
Pria kelahiran Guwang itu juga menjelaskan mengenai ideologi kapitalisme dibalik kemiskinan struktural. Dimana kapitalisme ini tidak memandang kawan atau rekan, melainkan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga, apapun atau siapapun yang menghalangi akan disingkirkan demi meraup keuntungan.
“Apapun yang menghalangi pasti akan dilibas, sehingga saat penghalangnya sudah tumbang, dia akan eksis sendiri dan balik modal dalam waktu cepat,” tambahnya.
Parta pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama berperan dalam mengatasi kemiskinan struktural dengan menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata. Menurutnya, peran serta pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Bali, terutama yang dirasakan oleh kalangan pekerja di sektor pariwisata. Parta berharap, melalui kolaborasi antara berbagai pihak, kemiskinan struktural dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat Bali dapat lebih merata. (*)
