DENPASAR, BALINEWS – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menindak tujuh warga negara asing (WNA) dalam operasi penegakan hukum keimigrasian selama periode 5–8 November 2026. Dari jumlah tersebut, lima WNA dideportasi ke negara asal, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Kelima WNA yang dideportasi masing-masing berasal dari Prancis, Rusia, Australia, Uganda, dan Belgia. Mereka dikenai tindakan administratif keimigrasian karena berbagai pelanggaran, mulai dari melebihi masa izin tinggal atau overstay hingga dugaan aktivitas yang melanggar ketertiban umum.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menjelaskan bahwa deportasi pertama dilakukan terhadap AJV (46), perempuan berkewarganegaraan Prancis, pada 5 November 2026. Yang bersangkutan dideportasi karena melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melebihi masa izin tinggal lebih dari 60 hari.
AJV diberangkatkan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan Denpasar–Paris pada pukul 19.45 WITA.
Selanjutnya, Imigrasi Denpasar mendeportasi AS (29), perempuan berkewarganegaraan Rusia, pada 6 November 2026. Deportasi dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan aktivitas sebagai pekerja seks komersial (PSK). Atas dugaan tersebut, AS dikenai tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011. Ia diberangkatkan dengan tujuan Denpasar–Moskow pada pukul 12.00 WITA.
Pada 7 November 2026, deportasi dilakukan terhadap AJAO (63), laki-laki berkewarganegaraan Australia. Ia dikenai Pasal 78 ayat (2) UU Keimigrasian karena tidak membayar biaya beban akibat melebihi batas waktu izin tinggal. AJAO diberangkatkan menuju Perth pada pukul 01.00 WITA.
Pada hari yang sama, JN (35), perempuan berkewarganegaraan Uganda, juga dideportasi karena diduga melakukan aktivitas sebagai PSK. Tindakan tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011. JN diberangkatkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Entebbe pada pukul 00.35 WITA.
Sementara itu, deportasi kelima dilakukan terhadap LML (32), warga negara Belgia, pada 8 November 2026. Yang bersangkutan dikenai Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian karena diduga melakukan kegiatan berbahaya yang patut disangka membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan. LML diberangkatkan menuju Brussels pada pukul 00.35 WITA.
Selain deportasi, Imigrasi Denpasar juga memindahkan dua WNA ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026). Keduanya masing-masing berinisial BDC (32), perempuan berkewarganegaraan Nigeria, dan CYA (31), laki-laki berkewarganegaraan Ghana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BDC diketahui melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara itu, CYA dikenai ketentuan Pasal 78 ayat (2) undang-undang yang sama.
Setelah menjalani pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen, keduanya diserahterimakan kepada petugas Rudenim Denpasar pada pukul 15.00 WITA untuk selanjutnya ditempatkan di ruang detensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Haryo Sakti menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja Imigrasi Denpasar. Setiap pelanggaran keimigrasian akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan hukum keimigrasian," ujar Haryo.
Ia menambahkan, penegakan hukum terhadap WNA yang diduga melakukan aktivitas sebagai PSK merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian harus dilakukan secara profesional, konsisten, dan sesuai prosedur.
Ia juga meminta seluruh jajaran Imigrasi meningkatkan pengawasan terhadap orang asing serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.
Menurut Ramdhani, kehadiran Imigrasi tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian.
