DENPASAR, BALINEWS – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Armenia berinisial DK (29) setelah terbukti melakukan aktivitas profesional di sebuah klinik kecantikan di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK).
Selain deportasi, DK juga diusulkan masuk dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus tersebut terungkap setelah petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas DK. Pria pemegang ITK B1 yang berlaku hingga 26 November 2026 itu diduga terlibat dalam kegiatan operasional dan pelayanan di salah satu klinik kecantikan di Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung.
Awalnya, DK menyangkal memiliki pekerjaan maupun melakukan aktivitas profesional selama berada di Indonesia. Namun, petugas menemukan sejumlah bukti digital dalam telepon genggam miliknya yang mengindikasikan keterlibatannya dalam kegiatan klinik tersebut.
Bukti yang ditemukan antara lain tangkapan layar ulasan daring mengenai pelayanan tindakan kecantikan berupa lip filler oleh seseorang bernama "Dr. David". Petugas juga menemukan riwayat percakapan WhatsApp yang menunjukkan DK berkomunikasi dengan calon klien, membagikan lokasi, serta tergabung dalam grup internal jaringan klinik tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal.
"Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian. Kami tidak akan menoleransi izin tinggal untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum," tegas Ramdhani.
Ia menjelaskan, Izin Tinggal Kunjungan diperuntukkan bagi kegiatan kunjungan, seperti wisata dan aktivitas lain yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan keimigrasian. Izin tersebut tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional maupun memberikan pelayanan komersial di Indonesia.
Atas pelanggaran tersebut, DK dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa deportasi.
DK dijadwalkan dipulangkan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 16 November 2026. Namanya juga diusulkan masuk dalam daftar penangkalan.
Ramdhani mengatakan, pengawasan terhadap warga negara asing akan terus diperkuat melalui pemeriksaan lapangan, pendalaman bukti digital, serta koordinasi dengan instansi terkait.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik usaha maupun pelayanan ilegal yang dilakukan oleh warga negara asing.
"Kami menyambut baik kehadiran wisatawan maupun warga negara asing yang memberikan kontribusi positif bagi Bali. Namun, setiap aktivitas harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini penting untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari praktik usaha atau pelayanan ilegal oleh orang asing," ujarnya.
Ia menambahkan, Bali tetap terbuka bagi wisatawan, investor, dan tenaga profesional asing yang mematuhi peraturan. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum.
Penindakan terhadap DK menjadi bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara profesional, tegas, proporsional, dan berkeadilan.

