KLUNGKUNG, BALINEWS.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung terus mengoptimalkan pelayanan pertanahan guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan lapangan dan Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) yang dilaksanakan di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan proses pemberian hak atas tanah yang bertujuan memastikan kesesuaian antara data yang diajukan pemohon dengan kondisi riil di lapangan. Tim Panitia A melakukan pengecekan langsung terhadap objek tanah yang dimohonkan, meliputi batas-batas bidang tanah, penguasaan fisik, pemanfaatan lahan, serta berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan permohonan hak atas tanah.
Selain verifikasi lapangan, tim juga melakukan penelitian terhadap data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar pengajuan permohonan. Pemeriksaan tersebut mencakup dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah, riwayat tanah, identitas pemohon, hingga dokumen pendukung lainnya guna memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah seluruh proses pemeriksaan dan penelitian selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A. Forum ini digunakan untuk membahas hasil verifikasi lapangan dan penelitian administrasi sebelum memberikan pertimbangan serta rekomendasi yang akan menjadi dasar dalam penyelesaian permohonan hak atas tanah.
Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung menilai tahapan ini memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui proses pemeriksaan yang cermat, diharapkan setiap keputusan terkait pemberian hak atas tanah dapat dilakukan secara tepat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan di Desa Ped juga menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan yang berkelanjutan demi menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)
