BADUNG, BALINEWS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025. Setidaknya ada 15 daerah yang disebut-sebut punya dana simpanan tertinggi, termasuk kabupaten Badung.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan bahwa anggaran daerah tidak mengendap, melainkan tengah dalam proses penyaluran untuk mendanai berbagai program prioritas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, Ketut Wisuda, menjelaskan bahwa serapan anggaran yang belum maksimal bukan berarti dana tersebut tidak dimanfaatkan.
“Uang itu bukan mengendap, tetapi sudah dalam proses SPD (Surat Penyediaan Dana) ke kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) namun belum SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Dan itu untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional perangkat daerah, serta pembiayaan kegiatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan,” jelasnya, Saat ditemui di Kantor Bupati Badung, Rabu (22/10/25).
Ia menambahkan, berbagai program strategis daerah di sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kini tengah dalam tahap pelaksanaan, baik secara fisik maupun administratif.
Menurutnya pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku serta prinsip tata kelola keuangan yang baik. Ia optimistis serapan anggaran akan mengalami peningkatan signifikan pada triwulan IV tahun ini.
Pemkab Badung juga menegaskan komitmennya untuk mendukung arahan Kementerian Keuangan, dengan menjaga keseimbangan antara percepatan belanja dan akuntabilitas keuangan. Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi antar perangkat guna memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan tepat waktu dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Badung berharap realisasi APBD tahun anggaran 2025 dapat mencapai target secara optimal, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. (*)
