NASIONAL, BALINEWS.ID – Pemerintah Indonesia berencana memfasilitasi pengecer atau warung-warung yang menjual elpiji 3 kilogram (kg) untuk menjadi sub-pangkalan resmi distribusi gas bersubsidi. Mulai hari ini, pengecer di seluruh Indonesia bisa kembali aktif menjual elpiji 3 kg dengan status sub-pangkalan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan hal ini di Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.

“Pertamina bersama ESDM akan membekali para pengecer dengan sistem aplikasi untuk memantau penyaluran elpiji 3 kg,” ujar Bahlil.

Aplikasi ini dirancang untuk memastikan distribusi gas bersubsidi tepat sasaran. Bahlil menjelaskan bahwa aplikasi tersebut akan memantau siapa yang membeli gas, jumlah pembelian, serta harga yang dibayar untuk menghindari penyalahgunaan subsidi.

“Kami ingin memastikan agar niat buruk oknum yang tidak sesuai dengan arahan subsidi bisa dihentikan,” tambahnya.

Bagi pengecer yang belum terdaftar sebagai sub-pangkalan, pemerintah akan membantu proses pendaftarannya secara gratis. Bahlil menegaskan bahwa tidak akan ada biaya apapun untuk pengecer yang ingin mendaftar menjadi sub-pangkalan dan mereka juga akan difasilitasi untuk menjadi bagian dari UMKM.

Sejauh ini, sudah ada sekitar 370.000 pengecer yang terdaftar sebagai sub-pangkalan di seluruh Indonesia.

“Kami akan terus mengawasi dan memastikan pengecer yang sudah beroperasi untuk mengikuti aturan yang ada,” lanjut Bahlil. Ia juga menekankan bahwa pengecer yang menjual gas dengan harga lebih tinggi dari yang ditentukan akan dikenakan sanksi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 kg, sambil menjalani proses untuk menjadi sub-pangkalan resmi.

“Setelah berkomunikasi dengan Presiden, instruksi diberikan agar pengecer diaktifkan kembali untuk berjualan, sambil diproses menjadi bagian dari pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta. (*)