Slot Header 970×90

RUU Perampasan Aset Buka Jalan Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan, Nyoman Parta: Jangan Biarkan Pelaku Menikmati Hasilnya

Oleh Kaka · Redaksi

18 November 2026 pukul 20.38 WITA · 3 menit baca

Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta
Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta — Ist

JAKARTA, BALINEWS – Upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menilai, kehadiran regulasi ini nantinya tidak hanya memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi juga membuka peluang pemulihan aset bagi masyarakat yang menjadi korban berbagai kejahatan, termasuk penipuan dan investasi bodong.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Parta menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut telah melalui proses panjang. Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pengambilan keputusan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026). Selanjutnya, RUU tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026) untuk pengambilan keputusan tingkat II.

Menurut Parta, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Negara juga harus memastikan hasil kejahatan tidak tetap dikuasai atau dinikmati pelaku, sekaligus memberikan jalan bagi pemulihan kerugian yang dialami korban.

“Pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Negara juga harus memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya dan kerugian yang dialami masyarakat dapat dipulihkan,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan ini dinilai dapat menjadi instrumen untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana, terutama ketika proses penanganan terhadap pelaku menghadapi kendala, seperti tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.

Adapun tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Parta menyoroti pentingnya ketentuan tersebut bagi korban kejahatan ekonomi. Selama ini, korban penipuan maupun investasi bodong kerap menghadapi kesulitan untuk memperoleh kembali uang atau aset yang telah dirampas, terutama ketika pelaku tidak mudah dijangkau oleh proses hukum.

Selain aset yang berasal dari tindak pidana maupun yang digunakan sebagai sarana kejahatan, RUU tersebut juga mengatur barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana serta aset sah milik pelaku yang dapat digunakan untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dirampas sesuai ketentuan.

Tak hanya mengatur mekanisme perampasan, RUU tersebut juga memuat pembentukan Badan Pengelola Aset yang nantinya bertugas mengamankan, memelihara, menilai, hingga melakukan penjualan aset hasil tindak pidana.

Menurut Parta, pengelolaan aset menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Barang sitaan yang tidak dikelola secara optimal berisiko mengalami penurunan nilai, kerusakan, bahkan berkurangnya jumlah maupun kualitasnya selama proses hukum berlangsung.

Dengan adanya badan pengelola khusus, aset yang telah disita diharapkan dapat terjaga secara lebih profesional dan transparan sehingga nilai ekonominya tetap terpelihara untuk mendukung pemulihan kerugian negara maupun korban kejahatan.

RUU tersebut juga memuat ketentuan mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Parta mengaku bersyukur dapat terlibat dalam pembahasan regulasi yang mendapat perhatian luas masyarakat tersebut. Ia juga mengapresiasi berbagai elemen masyarakat yang selama ini memberikan kritik, masukan, tuntutan, dan dorongan agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan.

Setelah melalui perjalanan pembahasan yang panjang, ia berharap regulasi tersebut dapat segera memasuki tahap berikutnya dan menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam pemberantasan kejahatan serta pemulihan aset.

“Setelah menunggu sekian lama, RUU ini sudah sampai dalam pengambilan keputusan tahap I di Komisi III. Besok akan dibawa dalam paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk semua dukungannya, terima kasih,” tuturnya.

Parta berharap, apabila nantinya resmi menjadi undang-undang, aturan tersebut mampu memastikan bahwa kejahatan tidak lagi menjadi jalan bagi seseorang untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sementara negara dan masyarakat menanggung kerugiannya.

Pemulihan aset, menurutnya, harus menjadi bagian penting dari penegakan hukum agar keadilan tidak berhenti pada vonis terhadap pelaku, tetapi juga menyentuh kepentingan korban dan masyarakat luas. (*)

Kaka

Kaka

-

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Komentar langsung tayang. Komentar spam atau tidak pantas akan disembunyikan/dihapus redaksi.