GIANYAR, BALINEWS.ID – Sekda Gianyar Dewa Gede Alit Mudiarta mengeluarkan surat edaran Sekda Gianyar tertanggal 6 Februari 2025. Hal tersebut juga berdasarkan imbauan Bupati Gianyar nomor 060/ 4200/ORG Tahun 2025 tentang implementasi Peraturan Gubernur Bali tentang pembatasan timbulan sampah plastik di Kabupaten Gianyar.
Edaran Sekda Gianyar tersebut menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gianyar dan satuan pendidikan formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tidak diperkenankan menyediakan air minum dalam kemasan plastik, baik ukuran gelas maupun botol, serta tidak diperkenankan menyediakan makanan, kue, jajanan, dalam bentuk kemasan bungkus plastik di ruang kerja maupun pada kegiatan rapat, pertemuan, maupun acara seremonial lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan minum saat melaksanakan tugas maupun pada kegiatan rapat pertemuan atau acara seremonial lainnya, seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan BUMD Kabupaten Gianyar agar membawa botol minuman atau tumbler. Dimana sangat dianjurkan untuk menggunakan tumbler berbahan stainless. Jika menggunakan Tumbler berbahan plastik agar dipastikan bersifat BPA free (Bebas dari Bisphenol A, atau senyawa kimia sintetis yang sangat berbahaya bagi kesehatan).
Edaran tersebut juga mengamanatkan agar para kepala satuan pendidikan, dan guru-guru, agar menjadi teladan serta memberikan edukasi kepada para peserta didik dalam menggunakan tumbler untuk mengurangi atau meniadakan sampah plastik yang bersumber dari kemasan makanan atau minuman.
Edaran tersebut langsung ditindaklanjuti oleh siswa SDN 1 Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan. Siswa sudah membiasakan diri membawa tumbler meskipun SE berlakunya pada awal Maret 2025 dan seterusnya. Dengan semangat dan rasa bangga, siswa pun menunjukkan tumbler kepunyaan mereka.
Ketua Yayasan Bumi Kita, I Wayan Aksara yang bergerak dalam aktivitas kebersihan lingkungan mengapresiasi SK wajib tumbler berbahan stainless tersebut. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah, baik Pemprov Bali maupun kabupaten/kota dalam memerangi masalah plastik. “Setelah adanya aturan larangan penggunaan plastik dalam acara rapat, kini ada turunan SK wajib menggunakan tumbler, tentu kami sangat apresiasi dan mendukung,” ujarnya.
Aksara berharap agar selain mengeluarkan SK, pemerintah juga wajib melakukan monitoring secara berkelanjutan agar hal ini bisa mendarah daging. “Kami harap SK ini bisa diterapkan secara berkelanjutan, dan bisa mendarah daging, agar Bali bisa menjadi daerah percontohan di Indonesia sebagai daerah yang serius memerangi masalah sampah plastik,” tandasnya. (bip)
