GIANYAR, BALINEWS — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp3,751 triliun. Angka tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,478 triliun lebih serta pendapatan transfer sebesar Rp1,272 triliun lebih.
Sementara itu, alokasi belanja daerah dalam rancangan anggaran tersebut direncanakan mencapai Rp3,690 triliun lebih.
Gambaran postur anggaran tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Senin (12/10/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana dan dihadiri Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun.
Pandangan umum gabungan empat fraksi—yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Bersatu—dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Suteja. Dalam pandangannya, DPRD menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat.
“APBD bukan hanya persoalan angka, tetapi cerminan arah kebijakan pembangunan daerah, instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat,” tegas Suteja membacakan PU Fraksi.
Catatan dan Sorotan Strategis Empat Fraksi
Meski secara prinsip menyetujui Ranperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan kritis terkait tata kelola dan efisiensi anggaran:
Fraksi PDI Perjuangan: Mengapresiasi perbaikan infrastruktur jalan yang telah terealisasi dan mendorong agar pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan pembangunan tetap menjadi prioritas utama.
Fraksi Golkar: Menyoroti proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp158,9 miliar lebih, efektivitas penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB/BBNKB), alokasi penanganan kemiskinan dan pengangguran, hingga pentingnya pembangunan jalan di kawasan pedesaan.
Fraksi Gerindra: Menekankan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi gedung sekolah rusak, serta kepastian penyelesaian proyek jalan pada 2027. Gerindra juga meminta evaluasi atas pengelolaan BUMD Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dinilai belum optimal memberi kontribusi bagi PAD, serta penyederhanaan administrasi penyaluran hibah.
Fraksi Demokrat Bersatu: Meminta kejelasan strategi peningkatan PAD dari sektor pariwisata, retribusi, dan optimalisasi aset daerah, disamping komitmen tegas pemerintah daerah dalam mencegah kebocoran anggaran.
Siap Lanjut ke Tahap Pembahasan
Empat fraksi menegaskan bahwa APBD 2027 harus memiliki target yang terukur, transparan, dan akuntabel. Pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan dapat melahirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran demi mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar.