DENPASAR, BALINEWS.ID – Persadha Nusantara Provinsi Bali menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan infrastruktur tangki minyak skala besar di wilayah Kabupaten Badung. Proyek yang dikaitkan dengan ketahanan energi nasional tersebut dinilai beresiko tinggi terhadap lingkungan, budaya, dan keberlanjutan ekonomi Bali.
Dalam press realese yang diterima Balinews.id, Ketua Persadha Nusantara Provinsi Bali, I Ketut Sae Tanju, menegaskan bahwa Bali tidak layak dijadikan lokasi proyek tersebut.
“Bali bukan tempat yang tepat untuk proyek beresiko tinggi seperti ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Bali bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ruang hidup yang sarat nilai adat, budaya, dan spiritual. Karena itu, pendekatan pembangunan yang bersifat teknokratis dinilai tidak cukup untuk memahami kompleksitas Bali.
“Atas nama ketahanan energi nasional, Bali kini diarahkan menjadi bagian dari sistem logistik energi berisiko tinggi. Bagi kami, ini adalah ancaman nyata,” katanya.
Menurutnya, dalam filosofi Tri Hita Karana, keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai spiritual merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat Bali. Pembangunan yang mengabaikan prinsip tersebut dinilai berpotensi merusak harmoni yang telah terjaga.
“Ketika negara memaksakan proyek industri berat tanpa sensitivitas terhadap nilai ini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ekosistem, tetapi juga harmoni kehidupan masyarakat Bali secara menyeluruh,” tegasnya.
Persadha Nusantara Bali juga menyoroti potensi dampak lingkungan dan ekonomi. Mereka mengingatkan bahwa risiko kebocoran minyak dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Satu insiden kebocoran minyak saja akan cukup untuk merusak laut Bali, menghancurkan sektor pariwisata, serta merusak citra Indonesia di mata dunia,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya menilai rencana tersebut mencerminkan ketimpangan dalam pembangunan nasional yang masih menempatkan daerah sebagai objek.
“Kami menolak logika pembangunan yang menjadikan Bali sebagai korban diam atas nama kepentingan nasional,” katanya.
Dalam pernyataannya, Persadha Nusantara Bali juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, mulai dari penolakan proyek, penghentian kajian, hingga penyusunan kebijakan energi yang lebih adil secara wilayah.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dampak kebijakan secara menyeluruh.
“Jangan uji kesabaran masyarakat Bali dengan kebijakan yang mengabaikan nilai, ruang hidup, dan masa depan kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Bali memiliki posisi penting bagi Indonesia yang tidak bisa dipertaruhkan.
“Bali bukan sekadar wilayah administratif. Bali adalah identitas bangsa, dan identitas tidak untuk dipertaruhkan,” pungkasnya. (*)