KARANGASEM, BALINEWS.ID – Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan skema transportasi terpadu dan lebih modern untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di kawasan Pura Agung Besakih.
Dalam rapat persiapan akhir yang digelar di Wyata Graha Besakih, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi faktor krusial dalam mengurai kepadatan pemedek yang setiap tahunnya membludak.
Menurutnya, keberhasilan pengaturan transportasi tidak harus sempurna, namun harus mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemacetan.
“Tidak harus 100 persen. Kalau bisa mengurangi kepadatan 60–70 persen, itu sudah sangat baik,” tegas Wayan Koster.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Bali menggandeng seluruh pemerintah kabupaten/kota guna mengatur jadwal kedatangan pemedek secara bertahap, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam waktu bersamaan.
Sistem rekayasa lalu lintas pun disiapkan secara menyeluruh dengan konsep satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Area parkir dipusatkan dengan kapasitas mencapai sekitar 2.267 kendaraan, sementara kendaraan bus diarahkan parkir di kawasan Kedungdung di luar area utama Besakih.
Adapun parkir di dalam kawasan dibatasi hanya untuk kendaraan tertentu guna menjaga kelancaran arus lalu lintas.
Sebagai solusi mobilitas di dalam kawasan, pemerintah menyiapkan layanan shuttle berbasis kendaraan listrik sebanyak 10 unit yang beroperasi selama 24 jam, dengan pengaturan operasional penuh di siang hari dan terbatas pada malam hari.
Shuttle ini melayani rute dari area Manik Mas menuju Bencingah dan dapat digunakan secara gratis oleh seluruh pemedek. Layanan prioritas juga diberikan kepada sulinggih, lansia, dan kelompok rentan.
“Semua layanan ini gratis. Kita ingin masyarakat nyaman tanpa terbebani,” ujar Koster.
Selain itu, penguatan transportasi lokal juga dilakukan dengan melibatkan sekitar 300 ojek resmi. Mereka diwajibkan menggunakan seragam khusus, beroperasi di titik naik-turun yang telah ditentukan, serta menerapkan tarif resmi sebesar Rp10.000.
Pemerintah menegaskan, ojek tanpa atribut resmi atau yang menetapkan tarif di luar ketentuan akan dianggap ilegal dan ditindak tegas.
Tak hanya itu, sistem pemantauan berbasis digital juga diterapkan untuk mengawasi kepadatan arus kendaraan dan pergerakan pemedek secara real-time.
Dengan penataan transportasi yang lebih terstruktur, dukungan digitalisasi, serta pengawasan ketat di lapangan, pelaksanaan IBTK 2026 diharapkan menjadi contoh pengelolaan kegiatan keagamaan berskala besar yang tertib, nyaman, dan modern.
“Transportasi ini kuncinya. Kalau ini tertib, semua akan lancar,” tutup Wayan Koster. (*)