Ultimatum KLHK: Tutup TPA Suwung atau Kadis lingkungan dan Kepala UPTD Jadi Tersangka

Share:

Gubernur Bali Wayan Koster (sumber foto: istimewa)

DENPASAR, BALINEWS.ID  – Gubernur Bali Wayan Koster kembali tegaskan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung wajib dilakukan dengan tenggat waktu hingga akhir Desember 2025.

Jika hal itu tidak segera dilakukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa memberikan sanksi pidana ke Pemerintah Daerah (Pemda). Hal itu disampaikan Koster di kantor Gubernur Bali, Rabu (6/8/2025).

“Kalau tidak ditutup, akan diterapkan pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Koster.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal Nomor 921 Tahun 2025, melarang penggunaan metode open dumping dalam pengelolaan sampah. Batasnya, hingga akhir tahun 2025 untuk menyetop pembuangan sampah terbuka.

BACA JUGA :  Warga Temesi Minta Pemprov Tegas, Komitmen Tolak Sampah Luar Kabupaten!

KLHK bahkan sudah memproses secara hukum sejumlah pejabat daerah karena pencemaran lingkungan akibat metode open dumping di TPA Suwung.

Namun Koster menyampaikan, proses hukum tersebut agar ditunda terlebih dahulu. “Kadis lingkungan dan Kepala UPT-nya mau dijadikan tersangka. Saya minta tolong, mereka tidak melakukan kesalahan,” lanjutnya.

Lanjut Koster, KLHK menilai, keberadaan TPA Suwung yang mencangkup sampah dari empat kabupaten/kota meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) dengan sistem open dumping sudah mencemari lingkungan dan tidak layak digunakan.

BACA JUGA :  Nyamar Jadi Ojek, Residivis Asal Kupang Rampok dan Aniaya Wanita di Bali

“Karena mencemari lingkungan, karena open dumping,” ungkap pria asal Buleleng tersebut.

Selanjutnya, Pemda Bali diminta fokus kepada skema 3R yakni reduce, reuse dan recycle alias pengelolaan sampah berbasis sumber dan fasilitas TPS3R di masing-masing desa dan kelurahan.

Berdasarkan Surat Gubernur Bali Nomor: B.24.600.4/3664/PSLB3PPKLH/DKLH tertanggal 23 Juli 2025, yang ditujukan kepada Walikota Denpasar dan Bupati Badung, tahapan penutupan TPA Suwung pun dituangkan dalam edaran tersebut.

Nantinya, dua wilayah yang disebut bisa segara bersiap diri dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan mencari tempatnya. Terkait teknologi pengolahan sampah, insinerator atau pembakaran termal), Pemda Bali masih menunggu regulasi berdasarkan peraturan Presiden (Perpres).

BACA JUGA :  Tolak! Warga Tidak Setuju Wacana Pemindahan TPA Suwung ke Temesi, Perbekel Beri Alasan

“Masih menunggu Perpres selesai,” pungkas Koster kepada awak media. (*)

Catatan: Jika Anda memiliki informasi tambahan, klarifikasi, atau menemukan kesalahan dalam artikel ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau melalui kontak di situs kami.

guest
0 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Baca Lainnya

DENPASAR, BALINEWS.ID - Ketua Komite Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMDHI) Bali, I Putu Dika Adi Suantara, mendesak pemerintah...
DENPASAR, BALINEWS.ID - Seorang warga asli Pula Serangan bernama Siti Sapurah atau yang akbrab disapa Ipung, berhasil memenangkan...
BADUNG, BALINEWS.ID – Suasana di Gedung Parkir Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai mendadak heboh pada Minggu...
BADUNG, BALINEWS.ID – Dikenal lembut dalam sikap namun tegas dalam pengabdian, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri...

Breaking News