DENPASAR, BALINEWS – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Bali memasuki hari keempat pada Kamis (15/10/2026). Di tengah distribusi yang belum kembali normal, keluhan seorang pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kepada Gubernur Bali Wayan Koster saat pemantauan di SPBU Jalan Pulau Komodo, Denpasar, Rabu malam (14/10/2026), menjadi sorotan setelah videonya beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, seorang pegawai SPBU mengungkapkan kelelahan akibat beban kerja selama antrean BBM berlangsung. Dengan suara bergetar dan menangis, ia meminta agar kondisi petugas yang melayani masyarakat turut diperhatikan.
“Saya bukan robot, Pak,” ujar pegawai tersebut.
Ia juga berulang kali menyampaikan keluhannya mengenai kelelahan bekerja di tengah situasi antrean panjang.
“Saya capek, Pak. Capek, Pak,” katanya.
Pegawai tersebut mempertanyakan perhatian terhadap beban kerja petugas SPBU yang harus memberikan pelayanan selama berjam-jam, termasuk penerapan sistem tiga sif dan tambahan jam kerja di tengah kebijakan operasional 24 jam. Dalam rekaman itu, Koster terlihat mendengarkan keluhan pegawai, sementara seorang pria di lokasi berupaya menenangkan situasi.
Video tersebut menuai beragam tanggapan masyarakat. Insiden itu juga menyoroti persoalan beban kerja dan pengaturan operasional petugas SPBU ketika antrean BBM belum terurai.
Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya mengimbau penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) dan pembelajaran daring bagi siswa sebagai bagian dari langkah menghadapi situasi tersebut. SPBU di sejumlah wilayah juga diminta melayani masyarakat selama 24 jam untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi antrean.
Namun, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas penanganan gangguan pasokan dan distribusi BBM di Pulau Dewata.
Koster sebelumnya meminta jajaran Pertamina Patra Niaga menjelaskan penyebab antrean panjang serta memperbaiki pasokan dan distribusi BBM. Pertamina menyebut kendala teknis pada kapal pengangkut saat proses bongkar muat sebagai salah satu penyebab gangguan distribusi. Perusahaan juga menyatakan akan mempercepat penyaluran pasokan dan mengoptimalkan operasional SPBU, termasuk pelayanan selama 24 jam di sejumlah wilayah.
Koster sebelumnya menyampaikan bahwa pasokan BBM tersedia dan masyarakat tidak perlu panik, meskipun distribusi dari depo menuju SPBU mengalami hambatan.
YLPK Bali Desak Pimpinan Pertamina Dicopot
Di tengah antrean yang belum teratasi, Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali (YLPK Bali), I Putu Armaya, mendesak pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dan General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Jawa Timur-Bali.
Armaya menilai penjelasan mengenai gangguan teknis kapal pengangkut BBM dan peningkatan konsumsi Pertalite bersubsidi belum cukup menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Apa pun penyebabnya, masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban lemahnya pelayanan dan terganggunya distribusi BBM. Pertanyaannya, jika penanganan sudah dilakukan, mengapa masyarakat masih harus mengantre berjam-jam? Mengapa persoalan belum juga teratasi secara nyata?” ujarnya.
Menurut Armaya, gangguan teknis pada kapal seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapan armada cadangan, stok penyangga, mitigasi risiko, serta koordinasi distribusi. Ia juga meminta Pertamina membuka data mengenai ketersediaan stok, jadwal kedatangan kapal, realisasi penyaluran ke SPBU, dan wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan.
Armaya menegaskan, peningkatan konsumsi Pertalite bersubsidi tidak semestinya dijadikan alasan untuk menyalahkan konsumen tanpa didukung data yang transparan.
“Bagi masyarakat, BBM bukan sekadar komoditas. BBM merupakan kebutuhan penting untuk bekerja, bersekolah, menjalankan usaha, mengangkut barang, melayani wisatawan, dan menggerakkan perekonomian Bali,” katanya.
Ia menambahkan, antrean yang berlangsung berjam-jam dapat menyebabkan hilangnya waktu produktif, terganggunya pendapatan, tertundanya pekerjaan, serta meningkatnya risiko kemacetan di jalan raya.
Lima Tuntutan untuk Pertamina dan Pemerintah
YLPK Bali menyampaikan lima tuntutan untuk menangani persoalan distribusi BBM di Bali.
Pertama, Pertamina diminta segera memulihkan pasokan dan memastikan distribusi berjalan efektif ke seluruh wilayah Bali. Kedua, perusahaan diminta membuka informasi secara transparan mengenai stok, jadwal kedatangan kapal, dan realisasi penyaluran BBM.
Ketiga, YLPK mendesak evaluasi menyeluruh terhadap manajemen distribusi, termasuk kesiapan armada, stok penyangga, dan sistem mitigasi gangguan. Keempat, pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait diminta melindungi konsumen dari dampak antrean, termasuk mempertimbangkan rekayasa lalu lintas atau skema ganjil-genap jika diperlukan berdasarkan kajian lapangan dan kewenangan yang berlaku.
Kelima, YLPK meminta evaluasi terhadap kerugian konsumen serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan dan memenuhi dasar hukum untuk mendapatkan ganti rugi.
Armaya juga merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar; Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta Pasal 19 mengenai tanggung jawab ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penerapan ketentuan tersebut terhadap kerugian akibat gangguan distribusi BBM tetap harus dinilai berdasarkan fakta, hubungan sebab-akibat, bentuk kerugian, dan ketentuan hukum yang relevan.
YLPK Bali meminta Pertamina, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi pengawas terkait segera mengambil langkah terukur untuk memulihkan distribusi BBM.
Hingga berita ini ditulis, antrean panjang masih menjadi persoalan yang disoroti masyarakat. Penjelasan lebih lanjut dari Pertamina mengenai perkembangan pemulihan distribusi serta tanggapan perusahaan atas desakan YLPK Bali diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai penanganan krisis BBM di Bali.
