DENPASAR, BALINEWS – Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Bali, Tri Widiyanti, mendesak pemerintah dan pemegang saham PT Pertamina (Persero) mengevaluasi kepemimpinan Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri, menyusul persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menyatakan pencopotan direktur utama perlu dipertimbangkan apabila evaluasi membuktikan adanya kegagalan dalam memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan sebagaimana mestinya.
Desakan tersebut disampaikan Tri Widiyanti, yang akrab disapa Widy, melalui keterangan resmi di Denpasar, Kamis (15/10/2026). Ia menilai persoalan BBM tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa stok tersedia dan distribusi berjalan lancar, tetapi harus disertai kepastian pasokan di lapangan.
“Persoalan kelangkaan BBM di Bali tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa stok tersedia dan distribusi berjalan lancar. Masyarakat membutuhkan BBM, bukan sekadar janji dan penjelasan. Jika persoalan ini terus berlarut-larut hingga memicu antrean panjang dan mengganggu aktivitas ekonomi, siapa yang harus bertanggung jawab?” tegas Widy.
Menurutnya, direktur utama sebagai pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi BBM harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Ia menekankan bahwa jabatan strategis di perusahaan milik negara tidak hanya berkaitan dengan kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Karena itu, IWO Bali mendesak pemerintah dan pemegang saham untuk mengevaluasi secara serius kepemimpinan Dirut Pertamina. Jika terbukti gagal memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan sebagaimana mestinya, pencopotan dari jabatan harus menjadi konsekuensi yang dipertimbangkan secara tegas,” ujarnya.
Widy menilai masyarakat Bali tidak seharusnya terus menanggung dampak persoalan distribusi BBM. Menurutnya, antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga berdampak pada waktu, biaya, produktivitas, dan akses masyarakat terhadap layanan energi.
Ia menyebut gangguan pasokan BBM dapat memengaruhi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengemudi transportasi, hingga jurnalis yang mengandalkan mobilitas untuk menjalankan pekerjaan.
Selain menghambat aktivitas harian, kondisi tersebut dinilai berpotensi berdampak pada sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi Bali.
“Jangan sampai masyarakat dipaksa mengantre berjam-jam, sementara pihak yang memiliki kewenangan hanya menyampaikan pernyataan yang tidak menjawab persoalan di lapangan. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan, kepastian pasokan, dan solusi yang nyata,” kata Widy, yang juga merupakan jurnalis Metrobali.co.id.
IWO Bali Minta Pertamina Buka Data Distribusi
Selain mendesak evaluasi terhadap direktur utama, IWO Bali meminta Pertamina menyampaikan informasi secara transparan mengenai ketersediaan stok BBM di Bali, realisasi distribusi ke setiap wilayah, penyebab gangguan pasokan, serta langkah konkret dan tenggat waktu pemulihan.
IWO Bali juga meminta pemerintah mengevaluasi rantai distribusi BBM secara menyeluruh, termasuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan apabila ditemukan bukti yang cukup. Setiap dugaan pelanggaran, menurut Widy, harus diperiksa secara objektif dan ditangani sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan persoalan BBM harus diukur berdasarkan kondisi nyata di lapangan, termasuk ketersediaan BBM di SPBU, berkurangnya antrean kendaraan, dan pulihnya aktivitas masyarakat.
“Jangan berhenti pada konferensi pers dan imbauan kepada masyarakat. Ukur keberhasilan dari kondisi nyata di lapangan apakah BBM tersedia, apakah antrean terurai, dan apakah masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal. Dirut Pertamina harus bertanggung jawab kepada publik. Jika evaluasi membuktikan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawabnya, kami mendesak agar ia dicopot,” tutup Widy.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, tuntutan pencopotan direktur utama merupakan sikap dan desakan IWO Bali. Evaluasi terhadap kepemimpinan Pertamina serta penyebab gangguan pasokan BBM perlu didasarkan pada pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
