NASIONAL, BALINEWS.ID – Dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya bonus atau tantiem yang diterima oleh para komisaris di perusahaan milik negara (BUMN). Ia menyampaikan keprihatinannya saat menyampaikan Rancangan APBN 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/5/25).

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Presiden Prabowo istilah tantiem yang berasal dari bahasa asing, merupakan akal-akalan saja agar banyak yang tidak memahami komponen tersebut.

Bagi masyarakat awam mungkin jarang mendengar kata tantiem. Sebenarnya apa sih tantiem itu? Tantiem adalah pembagian keuntungan atau bonus tahunan yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan. Bonus ini berbeda dengan gaji bulanan karena sifatnya tidak tetap, hanya diberikan jika perusahaan mencetak laba atau menunjukkan peningkatan kinerja.

Besarnya tantiem tidak ditentukan sembarangan. Umumnya, nilainya ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti laba bersih perusahaan, kontribusi masing-masing pejabat, dan kebijakan internal.

Secara resmi, aturan mengenai tantiem ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2009. Di sana dijelaskan bahwa tantiem adalah bentuk penghargaan tahunan, yang diberikan saat perusahaan mencetak laba atau jika terjadi peningkatan kinerja meskipun belum untung.

Pasal 2 menekankan bahwa penetapan tantiem bersifat variabel yang artinya bisa berubah-ubah tergantung target yang tercapai, kondisi keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan. Sementara di Pasal 30, disebutkan bahwa tantiem hanya bisa diberikan kalau nilai Key Performance Indicator (KPI) dan tingkat kesehatan BUMN berada di atas 70%.

Berikut ini komposisi pembagian tantiem menurut aturan tersebut:

• Direktur Utama: 100%
• Anggota Direksi: 90% dari Dirut
• Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 40% dari Dirut
• Anggota Komisaris/Dewan Pengawas: 36% dari Dirut

Presiden Prabowo menilai sistem pembagian bonus ini perlu dikaji ulang karena menurutnya, tidak adil jika tantiem tetap diberikan meskipun kinerja perusahaan kurang baik atau bahkan merugi. (*)