JAKARTA, BALINEWS — Presiden RI Prabowo Subianto melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dengan jabatan baru tersebut, Bahlil kini menangani koordinasi dua agenda strategis pemerintah, yakni hilirisasi sumber daya alam dan percepatan transisi energi. Ia tetap merangkap sebagai Menteri ESDM.
Pelantikan Bahlil didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Usai dilantik, Bahlil mengatakan dirinya siap menjalankan tugas sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi diperlukan karena kedua agenda tersebut menghadapi tantangan yang saling berkaitan, terutama di tengah dinamika geopolitik dan perubahan ekonomi global.
Ia mengatakan pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk mempercepat penggunaan energi bersih sebagai bagian dari komitmen global terhadap Paris Agreement.
“Ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.
Koordinasi satu pintu tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Agenda itu juga berkaitan dengan sejumlah kepentingan ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara hingga kepastian pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.
Penugasan baru Bahlil melanjutkan sejumlah mandat yang sebelumnya telah dijalankannya. Bahlil sebelumnya memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang bertugas menyiapkan proyek-proyek prioritas hilirisasi sebelum memasuki tahap implementasi.
Pada Maret 2026, Presiden Prabowo juga menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Satuan tugas tersebut diarahkan untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Dengan penggabungan koordinasi tersebut, pemerintah menempatkan hilirisasi dan transisi energi dalam satu kerangka kebijakan, mulai dari penyiapan proyek prioritas hingga implementasi di lapangan.
