RIAU, BALINEWS – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menelaah tata kelola dan efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, PT Hutama Karya (Persero) memaparkan perkembangan pembangunan JTTS, termasuk capaian pembangunan, tata kelola proyek, skema pendanaan, serta manfaat jalan tol terhadap konektivitas dan perekonomian di Sumatra.
Pertemuan dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan dihadiri sejumlah anggota BAKN, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian BUMN, Danantara Asset Management, serta sejumlah badan usaha jalan tol.
Hutama Karya menyampaikan bahwa hingga Agustus 2026, pembangunan JTTS telah mencapai sekitar 1.160 kilometer, dengan sekitar 982 kilometer telah beroperasi.
Pembangunan jaringan tol tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek dan pendanaan, sekaligus memperhatikan kebutuhan konektivitas masyarakat serta distribusi barang di berbagai wilayah Sumatra.
Selain progres fisik, Hutama Karya memaparkan penguatan tata kelola melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, penyusunan kajian risiko, serta peningkatan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan setiap proyek disiapkan secara lebih matang serta memiliki keselarasan antara prioritas pembangunan, kebutuhan investasi dan kemampuan pendanaan.
Hutama Karya juga memaparkan rencana pengembangan sejumlah koridor, termasuk Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang. Pengembangan kedua koridor tersebut akan dilakukan berdasarkan tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaan yang tersedia.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan JTTS, perusahaan menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan, antara lain pembayaran berkala berbasis layanan dan asset recycling. Skema terakhir dilakukan dengan memanfaatkan nilai aset yang telah beroperasi untuk mendukung investasi pada proyek berikutnya.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pembangunan JTTS tidak hanya diarahkan untuk membangun jaringan jalan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman,” ujar Iwan.
Sementara itu, Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menekankan pentingnya mengukur efektivitas pembangunan infrastruktur berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Andreas.
Anggota BAKN DPR RI Herman Khaeron juga menyoroti pentingnya menghubungkan jalan tol dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor JTTS.
Menurutnya, akses tol perlu terintegrasi dengan kawasan industri, sentra produksi dan simpul logistik agar keberadaan infrastruktur tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Herman.
Melalui kunjungan tersebut, Hutama Karya menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, DPR, kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan JTTS berjalan sesuai perencanaan.
Pengembangan jaringan tol Sumatra diarahkan tidak hanya untuk memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka akses pasar, memperkuat distribusi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
