DENPASAR, BALINEWS — Di tengah persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat Bali sejak 11 Oktober 2026, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peralihan ke kendaraan listrik. Dorongan tersebut disampaikan saat peluncuran bus listrik dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hibah Proyek Bali E-Mobility di Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Kamis (22/10/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Dalam sambutannya, Koster mengklaim penjualan mobil listrik di Bali terus meningkat. Namun, menurutnya, peningkatan penggunaan kendaraan listrik roda dua belum signifikan.
“Lapor Bapak Menteri, sekarang ini penjualan mobil listrik di Bali terus meningkat. Yang belum meningkat banyak itu adalah kendaraan roda duanya,” kata Koster.
Ia mengajak masyarakat beralih ke kendaraan listrik berbasis baterai untuk mengurangi polusi dan menjaga lingkungan.
Koster juga membandingkan biaya perjalanan pulang-pergi Denpasar–Singaraja. Menurutnya, perjalanan menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak dapat menghabiskan sekitar Rp500 ribu, sedangkan mobil listrik sekitar Rp140 ribu.
Namun, Koster tidak memaparkan data penjualan kendaraan listrik maupun rincian perhitungan biaya perjalanan tersebut dalam sambutannya.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali, Tri Widiyanti, menyoroti dorongan penggunaan kendaraan listrik tersebut di tengah persoalan pasokan BBM yang masih dirasakan masyarakat.
Kelangkaan BBM, khususnya Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo, disebut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU sejak 11 Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Bali juga menerapkan pembatasan pembelian BBM, termasuk sistem ganjil-genap berdasarkan pelat nomor kendaraan untuk pembelian Pertalite.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat mengunjungi Depo Pesanggaran pada 16 Oktober 2026, disebut menyampaikan bahwa cadangan Pertalite di Bali diperkirakan cukup untuk 12–15 hari. Angka tersebut perlu dibedakan dari estimasi sisa stok pada tanggal peluncuran karena bergantung pada kondisi pasokan dan konsumsi harian.
Tri mempertanyakan kesiapan Bali dalam memperluas penggunaan kendaraan listrik, terutama dari sisi infrastruktur pengisian daya dan ketersediaan pasokan listrik.
“Meski demikian, peralihan menuju kendaraan listrik membutuhkan dukungan infrastruktur pengisian daya serta kesiapan masyarakat. Lantas, apakah Bali siap?” ujarnya.
Ia berharap peluncuran bus listrik dan SPKLU tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi diikuti kebijakan konkret yang menjamin kesiapan energi untuk mendukung transportasi listrik.
“Dukungan sumber daya energi, khususnya pasokan listrik, harus juga dipikirkan Pemprov Bali jika memang mau menggaungkan Bali mandiri energi listrik,” tandasnya.
Peluncuran bus listrik dan SPKLU melalui Proyek Bali E-Mobility menjadi salah satu langkah mendorong transportasi berbasis listrik di Bali. Namun, efektivitas peralihan tersebut akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, ketersediaan listrik, kemampuan masyarakat, serta kebijakan energi yang berkelanjutan.
