DENPASAR, BALINEWS – Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali menyoroti penurunan belanja modal sebesar 58,1 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Fraksi tersebut meminta Gubernur Bali menjelaskan dampak penurunan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Pandangan umum itu disampaikan I Komang Wirawan, SH, dalam Rapat Paripurna ke-55 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (26/10/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat-NasDem mencatat belanja modal direncanakan sebesar Rp337,8 miliar pada 2027, turun Rp468,3 miliar atau 58,1 persen dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp806,2 miliar. Sebagai perbandingan, belanja modal pada 2025 tercatat sebesar Rp773,6 miliar.
Fraksi tersebut mempertanyakan apakah penurunan anggaran terjadi akibat keterbatasan fiskal atau karena sebagian besar kebutuhan infrastruktur telah terpenuhi. Penjelasan pemerintah dinilai diperlukan untuk mengetahui dampaknya terhadap percepatan pembangunan di Bali.
Selain belanja modal, Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2027 yang turun Rp837,9 miliar atau 23,78 persen, dari lebih dari Rp6,5 triliun pada 2026 menjadi lebih dari Rp5,7 triliun. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat Rp325,4 miliar atau 7,68 persen, dari lebih dari Rp4,2 triliun menjadi lebih dari Rp4,5 triliun.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, fraksi tersebut menyarankan pemerintah provinsi mengoptimalkan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, kepatuhan wajib pajak, pengembangan sumber PAD baru, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan turun 50,31 persen, dari lebih dari Rp2,31 triliun pada 2026 menjadi lebih dari Rp1,14 triliun pada 2027. Penurunan tersebut dikaitkan dengan belum dapat dianggarkannya sejumlah komponen transfer, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta insentif fiskal.
Fraksi tersebut meminta Gubernur Bali dan jajarannya memperkuat komunikasi serta koordinasi strategis dengan pemerintah pusat agar alokasi transfer dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan pada tingkat tahun sebelumnya.
Pada sektor pendidikan, Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan penurunan pagu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dari lebih dari Rp1,9 triliun pada 2026 menjadi lebih dari Rp1,3 triliun pada 2027. Meski alokasi fungsi pendidikan disebut mencapai 21,68 persen dari anggaran, fraksi tersebut meminta penjelasan mengenai potensi dampaknya terhadap kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB).
Fraksi itu turut meminta penjelasan mengenai belanja pegawai yang direncanakan mencapai lebih dari Rp2,1 triliun atau 35,88 persen dari total belanja daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui skema transfer ke daerah. Pemerintah diminta menjelaskan komponen yang diperhitungkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.
Dalam pandangan umumnya, fraksi tersebut juga menyoroti target pungutan wisatawan asing pada 2027 sebesar Rp600 miliar, naik Rp100 miliar atau 20 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp500 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan dasar penetapan target tersebut sekaligus memastikan penerimaannya digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pelestarian budaya, dan infrastruktur Bali.
Di luar pembahasan APBD, Fraksi Demokrat-NasDem menyinggung kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut terjadi sejak 12 Oktober 2026. Fraksi tersebut menuntut Pertamina dan jajarannya bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, termasuk mengusulkan kompensasi bagi masyarakat Bali melalui penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Mereka juga mendesak perbaikan tata kelola distribusi BBM dan meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan BBM dan gas.
Pada sektor kesehatan, fraksi tersebut mendorong peningkatan tenaga medis, peralatan, dan kapasitas rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali agar mampu menangani pasien rujukan dari kabupaten dan kota. Fraksi juga mengusulkan penguatan layanan rujukan berdasarkan spesialisasi di sejumlah rumah sakit daerah.
Selain itu, pemerintah provinsi diminta menyiapkan kebijakan anggaran untuk mengantisipasi bencana alam, terutama kebakaran hutan dan banjir, serta meningkatkan alokasi perbaikan jalan yang terhubung dengan jaringan jalan kabupaten, kota, dan desa.
Fraksi Demokrat-NasDem menegaskan bahwa kualitas belanja daerah perlu menjadi perhatian utama. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program diminta terhubung dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar penggunaan APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pandangan umum tersebut menjadi bagian dari pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
