DENPASAR, BALINEWS – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyoroti rendahnya alokasi belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Dengan alokasi sekitar Rp337 miliar atau hanya 5,5 persen dari total belanja daerah, Golkar menilai pemerintah provinsi perlu memperkuat anggaran pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Bali.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Drs. I Wayan Gunawan, M.AP., dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (26/10/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mencatat RAPBD Bali 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp5,7 triliun dan belanja daerah lebih dari Rp6,1 triliun. Struktur anggaran tersebut menghasilkan defisit lebih dari Rp475 miliar atau sekitar 8,32 persen.
Golkar menilai komposisi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi riil, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan didominasi belanja rutin birokrasi.
Fraksi tersebut mengusulkan pemangkasan belanja operasi nonpelayanan publik dasar sebesar 10–15 persen. Hasil penghematan itu disarankan dialihkan untuk meningkatkan belanja modal hingga sekurang-kurangnya 12 persen dari total belanja daerah.
Dana tersebut diharapkan dapat mendukung subsidi pupuk bagi sektor pertanian terintegrasi, penguatan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta percepatan pembangunan infrastruktur di Bali Utara dan Bali Barat.
Golkar juga menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam pandangan fraksi, ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen pada 2025. Namun, pertumbuhan Kabupaten Badung mencapai 6,26 persen dan Kota Denpasar 6,11 persen, sementara Kabupaten Jembrana tumbuh 5,26 persen dan Kabupaten Karangasem 5,25 persen.
Menurut Golkar, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong pemerataan ekonomi di Bali Utara, Barat, dan Timur, sehingga aktivitas ekonomi tidak terus terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Golkar mengusulkan reformasi pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran (DBH PHR), percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta pemberian insentif bagi investor yang mengembangkan industri hijau dan pariwisata berkelanjutan di luar Bali Selatan.
Selain persoalan belanja modal, Fraksi Golkar mengingatkan ketergantungan pendapatan daerah terhadap sektor pariwisata dan pajak kendaraan bermotor. Dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp4,5 triliun pada 2027, pemerintah dinilai perlu menyiapkan mitigasi fiskal apabila terjadi penurunan aktivitas pariwisata global.
Golkar mendorong optimalisasi pungutan wisatawan asing melalui sistem digital, peningkatan dividen badan usaha milik daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk memperluas sumber pendapatan nonpajak.
Dalam sektor pelayanan publik, Golkar turut menyoroti alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan desa adat. Fraksi tersebut meminta peningkatan kualitas kompetensi guru, pemerataan fasilitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan preventif, serta peningkatan akuntabilitas penggunaan Bantuan Keuangan Khusus bagi desa adat.
Golkar juga menilai anggaran infrastruktur perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat di luar proyek strategis berskala besar, termasuk perbaikan jalan, jaringan irigasi subak, dan penanganan sampah di kabupaten/kota.
Terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Golkar mengusulkan pembentukan badan atau unit koordinasi khusus di tingkat provinsi. Unit tersebut diharapkan dapat memantau kebutuhan dan distribusi BBM, mendeteksi potensi gangguan pasokan sejak dini, serta mempercepat koordinasi lintas instansi tanpa mengambil alih kewenangan Pertamina maupun BPH Migas.
Fraksi Golkar juga menyoroti kemacetan di kawasan Sarbagita, keberadaan akomodasi wisata yang diduga tidak berizin, penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap kriminalitas jalanan. Pemerintah provinsi diminta memperkuat penegakan peraturan daerah, integrasi transportasi publik, dan sistem keamanan terpadu.
Di sisi lain, Golkar menyatakan mendukung rencana penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp150 miliar kepada PT Bank BPD Bali. Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar penguatan modal dapat meningkatkan penyaluran kredit produktif bagi UMKM, sektor pertanian, dan ekonomi kreatif.
Berdasarkan berbagai catatan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.
Golkar menegaskan bahwa kebijakan anggaran 2027 perlu memastikan setiap penggunaan dana publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Bali.
