NASIONAL, BALINEWS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo), Handoko, menyuarakan pembelaan terhadap Ketua Umum Projo sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Nama Budi Arie belakangan terseret dalam pusaran kasus dugaan penerimaan komisi dari pengamanan situs judi online.
Tudingan itu mencuat dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus akses ilegal ke situs judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 14 Mei 2025. Dalam dakwaan tersebut, Budi Arie disebut diduga menerima 50 persen komisi dari aktivitas pengamanan agar situs-situs tersebut tidak diblokir oleh sistem Kominfo.
Namun, Handoko menampik keras dugaan tersebut. Ia menyebut tidak ada satu pun bukti eksplisit yang menyatakan Budi Arie mengetahui atau menerima aliran dana dari praktik haram itu.
“Dalam dakwaan tidak disebutkan bahwa Budi Arie tahu, apalagi menerima uang tersebut. Faktanya, beliau tidak mengetahui adanya pembagian komisi, apalagi ikut menerima baik sebagian maupun seluruhnya,” ujar Handoko dalam pernyataan tertulis, Minggu, 18 Mei 2025.
Handoko menilai pencatutan nama Budi Arie hanya bagian dari upaya framing jahat yang disusun berdasarkan informasi yang tidak utuh dan dibumbui narasi yang bersifat insinuatif.
Ia juga menduga, isu ini sengaja disebarkan untuk merusak reputasi Budi Arie yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM. “Framing semacam ini dibangun dari data setengah matang dan narasi yang tendensius,” katanya.
Lebih jauh, Handoko mengingatkan masyarakat agar tidak tergiring opini sepihak. Ia menyerukan agar publik tetap mengikuti proses hukum dengan jernih dan terbuka, tanpa prasangka yang tidak berdasar.
“Jangan belokkan fakta hukum dengan asumsi-asumsi liar. Jangan pula biarkan framing jahat membunuh karakter Budi Arie Setiadi,” tegasnya.
Dalam dakwaan JPU, Budi Arie disebut hadir dalam pertemuan bersama dua terdakwa, yakni Zulkarnaen dan Adhi Kismanto, di rumah dinas Menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada 19 April 2025. Dalam pertemuan itu, Zulkarnaen disebut diminta merekrut orang untuk menghimpun data situs judi online.
Meski demikian, Projo menegaskan bahwa kehadiran Budi Arie tidak dapat diartikan sebagai keterlibatan dalam praktik ilegal tersebut. Mereka menyatakan akan terus mendukung proses hukum yang berjalan, sembari menjaga integritas Ketua Umum mereka dari serangan fitnah. (*)
