DENPASAR, BALINEWS – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendesak audit independen terhadap rantai pasok bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), menyusul kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Bali dan Jawa Timur.
Direktur CERI Yusri Usman mempertanyakan penyebab kelangkaan yang dinilai tidak cukup dijelaskan hanya dengan keterlambatan kapal tanker saat bersandar di terminal BBM. Ia juga menyoroti tambahan pasokan sebesar 57,9 juta liter yang diumumkan Pertamina Patra Niaga untuk Bali pada 14–17 Oktober 2026.
Menurut Yusri, tambahan pasokan tersebut perlu disertai penjelasan terbuka mengenai kondisi stok sebelum kelangkaan terjadi, ketahanan persediaan di terminal, serta pelaksanaan kontrak pengadaan BBM.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut kendala kapal tanker yang tidak dapat bersandar selama sekitar 12 jam sebagai salah satu penyebab keterlambatan pasokan BBM di Bali.
Namun, Yusri menilai penjelasan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, mengingat gangguan pasokan juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur yang berada dalam satu wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.
“Kalau hanya kapal tanker terlambat bersandar sekitar 12 jam, mengapa bisa terjadi kelangkaan BBM di seluruh Bali dan sebagian di Jawa Timur? Apalagi Bali memiliki dua terminal BBM, yakni Fuel Terminal Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Karangasem. Ini patut dipertanyakan,” kata Yusri.
Ia memperkirakan ketahanan stok operasional BBM idealnya berada pada kisaran 20–25 hari. CERI juga menduga ketahanan stok di Bali sebelum gangguan terjadi berada di bawah tujuh hari. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui data persediaan resmi Pertamina.
CERI Soroti Tambahan Pasokan 57,9 Juta Liter
Pertamina Patra Niaga mengumumkan tambahan pasokan BBM ke Bali sebesar 57,9 juta liter selama periode 14–17 Oktober 2026. Pasokan tersebut terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax melalui Terminal BBM Manggis dan Sanggaran.
Sebagaimana diberitakan ANTARA, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa tambahan pasokan itu ditujukan untuk mempercepat pemulihan stok dan memperkuat penyaluran BBM ke SPBU.
Yusri menilai besarnya tambahan pasokan tersebut perlu diikuti keterbukaan data mengenai stok awal, volume penerimaan harian, penyaluran, dan sisa persediaan di kedua terminal.
“Tambahan pasokan sebesar 57,9 juta liter itu justru menimbulkan pertanyaan tentang berapa sebenarnya stok BBM sebelum kelangkaan terjadi. Pertamina harus membuka data ketahanan stok harian di kedua terminal BBM tersebut,” ujarnya.
Menurut Yusri, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM seharusnya mendorong pengelola rantai pasok memperkuat perencanaan pengadaan dan menjaga ketahanan stok. Ia menyebut impor BBM Indonesia secara historis mencapai sekitar 500 ribu barel per hari, di luar impor minyak mentah dalam jumlah yang sama.
CERI menilai pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah kelangkaan dipicu keterlambatan distribusi, persoalan perencanaan stok, kekurangan pasokan, atau kombinasi beberapa faktor.
Dugaan Vendor Gagal Pasok Perlu Ditelusuri
Selain mempertanyakan pengendalian stok, CERI menduga kemungkinan adanya pemasok atau vendor yang tidak memenuhi kewajiban pengiriman BBM sesuai kontrak dengan Pertamina Patra Niaga.
Yusri meminta dokumen tender, kontrak pemasok, jadwal pengapalan, realisasi volume pengiriman, hingga laporan penerimaan BBM di terminal diperiksa untuk mengetahui penyebab gangguan pasokan.
“CERI menduga ada kemungkinan vendor gagal memenuhi kewajiban pasokan sesuai kontrak. Harus diperiksa siapa pemasoknya, berapa volume yang seharusnya dikirim, apakah terjadi keterlambatan atau kekurangan pasokan, dan bagaimana pengawasan Pertamina terhadap pelaksanaan kontrak,” tegasnya.
Ia mengatakan pemeriksaan juga perlu membedakan penyebab gangguan pasokan di Bali dan Jawa Timur untuk memastikan apakah kedua wilayah menghadapi persoalan yang sama dalam rantai pasok.
Hingga kini, dugaan kegagalan vendor tersebut belum dapat dinyatakan sebagai penyebab pasti kelangkaan BBM dan memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan serta realisasi pengiriman.
CERI Desak Audit Tiga Direksi Pertamina Patra Niaga
CERI mendesak pemeriksaan terhadap tiga direksi Pertamina Patra Niaga, yakni Direktur Utama Mars Ega Legowo Putra, Direktur Niaga Erwin Suryadi, serta Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Hari Purnomo.
Menurut Yusri, pemeriksaan harus dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pejabat. Fungsi niaga, kata dia, perlu menjelaskan proses tender dan pelaksanaan kontrak pengadaan BBM. Sementara itu, fungsi optimasi hilir dan distribusi perlu memberikan penjelasan mengenai perencanaan stok, penerimaan pasokan, serta penyaluran BBM dari terminal ke SPBU.
“Ketiga direksi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tugas dan kewenangannya. Jangan sampai persoalan pengadaan, kegagalan vendor, atau lemahnya pengendalian stok justru ditutupi dengan alasan cuaca dan keterlambatan kapal tanker,” kata Yusri.
CERI juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, BPI Danantara, serta jajaran pengawas Pertamina melakukan audit independen terhadap seluruh rantai pasok BBM di wilayah Jatimbalinus.
Audit yang diusulkan mencakup proses tender dan penunjukan pemasok, kondisi stok sebelum kelangkaan, pemenuhan kewajiban kontrak, realisasi pengiriman, serta distribusi BBM ke SPBU. CERI meminta efektivitas pengawasan manajemen regional dan direksi Pertamina Patra Niaga turut diperiksa.
Yusri menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan kelalaian, kegagalan pasok, atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus dikenai tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Antrean Masih Terjadi di Sejumlah Wilayah Bali
Di tengah polemik penyebab kelangkaan, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM masih dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, antara lain Denpasar, Badung, Tabanan, hingga Kintamani, Kabupaten Bangli.
Pantauan lapangan pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 01.00 WITA menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi di SPBU Latu, Abiansemal, Badung, yang beroperasi selama 24 jam.
Seorang warga Badung bernama Nyoman mengaku telah mengantre sekitar satu jam setelah sebelumnya mendatangi SPBU Sibang yang disebutnya telah tutup sebelum tengah malam.
“Ya, bli, saya baru mengantre BBM mulai dari jam 12 malam, baru juga satu jam. Tadi sempat ke SPBU Sibang, pegawainya sedikit, tutup sebelum jam 12 malam. Jadi, saya ke sini, SPBU Latu Abiansemal,” ujarnya.
Antrean juga sebelumnya dilaporkan mengular hingga ratusan meter di sejumlah SPBU di Denpasar dan Gianyar. Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran lalu lintas dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta turut memantau antrean di sejumlah SPBU di Denpasar, Badung, dan Tabanan. Ia menilai pemulihan distribusi membutuhkan langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Parta mengusulkan agar penggunaan barcode untuk pembelian BBM dipertimbangkan untuk ditangguhkan sementara jika memungkinkan secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta Pertamina dan pengelola SPBU memaksimalkan seluruh dispenser yang tersedia serta melibatkan TNI-Polri untuk membantu pengaturan antrean dan lalu lintas.
“Pertamina harus lebih gercep lagi, jangan bilang siap, siap, tapi omon-omon,” tegas Parta.
Ia juga mengusulkan penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara serta pembelajaran daring sementara untuk mengurangi mobilitas dan membantu memperlancar distribusi BBM dari terminal menuju SPBU.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan penyesuaian sistem kerja melalui WFH pada 15–17 Oktober 2026 setelah berkoordinasi dengan Pertamina. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan distribusi BBM dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Pelayanan publik, kedaruratan, dan keamanan tetap harus berjalan.
Pertamina Tambah Jam Operasional dan Armada Distribusi
Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyatakan terus mengoptimalkan pasokan, operasional SPBU, personel, dan armada mobil tangki untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.
Ahad Rahedi mengatakan perusahaan meningkatkan akses pengisian BBM dengan menambah jam operasional SPBU. Di Denpasar, Pertamina menyebut terdapat 24 SPBU yang sebelumnya beroperasi selama 24 jam, dengan rencana penambahan 60 SPBU beroperasi pada jam yang sama.
Pertamina juga menyiapkan operator SPBU cadangan dan berkoordinasi dengan Kodam IX/Udayana untuk mendukung kebutuhan operasional malam hari. Selain itu, perusahaan mengupayakan penambahan pengemudi mobil tangki cadangan serta pengalihan sebagian armada dari Banyuwangi ke Bali.
Pertamina turut mengoptimalkan layanan motoris BBM bagi pengguna kendaraan roda dua sesuai ketentuan operasional dan keselamatan.
“Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus mengoptimalkan seluruh lini operasional untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Kami memperkuat pasokan, meningkatkan kesiapan SPBU, serta mengerahkan dukungan personel dan armada agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal,” kata Ahad.
Dalam kebijakan terbaru, Pertamina Patra Niaga mendukung penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian Pertalite di Bali pada 17–19 Oktober 2026, berdasarkan surat Gubernur Bali Nomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM.
Kebijakan tersebut berlaku bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Pengisian dibatasi maksimal 20 liter untuk kendaraan roda empat dan tiga liter untuk kendaraan roda dua. Ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran diprioritaskan, sedangkan kendaraan truk diarahkan mengisi BBM pada malam hari.
Pertamina menyatakan tetap menyiagakan 66 SPBU yang beroperasi selama 24 jam, terdiri atas 42 SPBU di Denpasar dan 24 SPBU di Badung. Sebanyak 100 personel TNI Kodam IX/Udayana turut mendukung operasional SPBU pada malam hari, sementara pengawalan Polda Bali membantu kelancaran distribusi mobil tangki.
Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan, mengikuti informasi melalui kanal resmi perusahaan, serta menghubungi Pertamina Contact Center 135 jika membutuhkan informasi atau mengalami kendala layanan.
Di tengah berbagai langkah pemulihan tersebut, CERI menilai keterbukaan data stok dan pemeriksaan rantai pasok tetap diperlukan untuk menjelaskan penyebab kelangkaan secara menyeluruh. Hasil audit diharapkan dapat memastikan apakah gangguan terjadi akibat keterlambatan kapal, persoalan perencanaan stok, kegagalan pemasok, atau faktor lain, sekaligus menentukan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.
