DENPASAR, BALINEWS – Pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di Bali. Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberi perhatian terhadap sejumlah persoalan yang berkembang di Pulau Dewata, terutama narkotika dan praktik nominee.
Suyudi resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026), menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sebelum menduduki posisi tersebut, Suyudi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Menurut Parta, posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional membuat daerah ini menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Pertumbuhan aktivitas pariwisata, investasi dan mobilitas masyarakat perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Salah satu yang menjadi perhatian Parta adalah peredaran narkotika. Ia berharap pengalaman Suyudi selama memimpin BNN dapat menjadi modal untuk memperkuat pemberantasan narkoba, bukan hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan, pengendali, aliran dana hingga pihak yang memberikan perlindungan.
“Berantas narkoba,” tegas Parta.
Selain narkoba, Parta meminta kepolisian memberikan perhatian terhadap praktik nominee, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan tanah atau usaha menggunakan nama warga negara Indonesia. Menurutnya, praktik tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh dengan melihat pihak yang sebenarnya mengendalikan aset, sumber dana serta tujuan penggunaan perjanjian.
Ia menilai persoalan tersebut penting diperhatikan di Bali karena berkaitan dengan keberadaan lahan dan kepentingan masyarakat. Namun, Parta menegaskan investasi yang dilakukan secara sah tetap harus mendapat ruang sepanjang memenuhi ketentuan hukum.
“Praktik semacam ini harus diperiksa secara serius. Jangan berhenti pada nama yang terlihat di permukaan,” ujarnya.
Parta juga menitipkan pesan mengenai pembenahan internal dan pelayanan kepolisian. Ia berharap jajaran Polri dapat bekerja secara profesional, transparan serta memberikan pelayanan yang mudah diakses masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang datang untuk membuat laporan harus memperoleh kepastian mengenai proses dan tindak lanjutnya. Ia juga mendorong agar tidak muncul kesan bahwa masyarakat membutuhkan koneksi tertentu agar laporannya mendapat perhatian.
Pesan lainnya, Parta meminta Suyudi menjadikan sosok Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso sebagai salah satu teladan dalam menjaga integritas kepolisian. Keteladanan tersebut, kata dia, perlu tercermin dalam keberanian menolak intervensi, menjaga profesionalisme serta menindak penyimpangan di internal.
Harapan tersebut sejalan dengan komitmen awal Suyudi setelah dilantik. Kapolri baru menyatakan akan memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Ia juga menyebut akan melakukan konsolidasi internal serta mengevaluasi program yang telah berjalan.
Bagi Parta, perhatian terhadap Bali tidak semata-mata menyangkut keamanan wisatawan. Penegakan hukum juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, lahan pertanian dan kepentingan daerah.
Karena itu, ia berharap kepemimpinan Suyudi dapat menghadirkan kepolisian yang tegas dalam memberantas kejahatan, tetapi tetap profesional, transparan dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (*)
