GIANYAR, BALINEWS.ID – Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (ASITA) Bali, I Putu Winastra, secara tegas menyuarakan harapan agar pemerintah pusat turun tangan membantu penertiban Online Travel Agent (OTA) dan perizinan transportasi pariwisata di Bali. Hal itu disampaikan langsung di hadapan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat kunjungan kerja ke Pulau Dewata pada Kamis, 1 Januari 2026.
Putu Winastra bersama Sekretaris Jenderal Asita Bali, Nyoman Subrata, turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam rangkaian agenda peninjauan kesiapan layanan pariwisata Bali menghadapi puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Kunjungan diawali dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan di Denpasar.
Rombongan kemudian bertolak ke Puri Agung Ubud, pusat sejarah dan budaya Bali yang kerap menjadi ikon pariwisata budaya. Dalam agenda tersebut turut hadir Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, serta perwakilan asosiasi pariwisata lainnya.
Dalam dialog bersama pelaku usaha pariwisata, Menteri Widiyanti membuka ruang diskusi terkait penyelenggaraan event, pembangunan infrastruktur, hingga persoalan perizinan di sektor pariwisata. Kesempatan itu dimanfaatkan Ketua ASITA Bali untuk memaparkan berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi pelaku usaha.
Putu Winastra mengawali penyampaiannya dengan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap Bali. “Terimakasih saya ucapkan terutama kepada Ibu Menteri karena sudah memilih Bali sebagai tujuan awal tahun di 2026 ini.” Ia menyoroti capaian pariwisata Bali sepanjang 2025 yang mengalami peningkatan signifikan. Menurutnya, hal itu merupakan hasil kerja keras pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Namun, ke depan tantangan yang dihadapi justru semakin kompleks.
Seiring rencana Gubernur Bali menyiapkan Perda Tata Kelola Pariwisata Berkualitas, Putu Winastra menegaskan komitmen pelaku usaha untuk taat aturan. Namun ia meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya dalam menertibkan OTA yang menjual produk pariwisata tanpa izin.
“Harapan kami agar pemerintah pusat mendukung kami dengan menertibkan Online Travel Agent (OTA) yang selama ini produk-produk pariwisata yang non-license (tidak berijin). inilah yang menyebabkan Bali ini terjadi carut marut dan price war (perang harga) dalam melakukan bisnis pariwisata,” Ujar Winastra yang juga menjabat sebagai Konsul Kehormatan Kazakhstan untuk Bali.
Selain OTA, persoalan perizinan transportasi pariwisata juga menjadi sorotan utama ASITA Bali. Putu Winastra menjelaskan bahwa kewenangan perizinan yang kini berada di pusat justru menyulitkan pelaku usaha di daerah.
“Dulu, aturan untuk ijin pariwisata itu ada di Provinsi ibu, jadi pak gubernur bisa meregulasi itu. tapi sekarang yang terjadi itu di pusat.”
Ia mencontohkan, sistem perizinan di pusat mengharuskan kepemilikan badan usaha berbentuk PT, sementara di Bali banyak pelaku transportasi pariwisata bersifat perorangan dan tergabung dalam koperasi.
“Kami berharap agar Bu Menteri bisa menjembatani kami dengan menteri perhubungan dan tim dari Pak Gubernur hingga dinas perhubungan, alangkah baiknya, di tahun 2026 ini,” tegasnya.
Putu Winastra juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, secara prinsip transportasi darat dan laut seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah. “Oleh karena itu, harapan kami karena pak gubernur sudah bersurat kepada pak Dirjen Perhub sampai hari ini belum ada respon dari Kementerian Perhubungan.”
Harapnya agar pada 2026 seluruh kewenangan perizinan transportasi pariwisata dapat dikembalikan ke daerah. Hal ini dinilai penting untuk mencegah maraknya kendaraan pariwisata ilegal yang sulit dikendalikan di lapangan.
“Kami takut ketika pariwisata ini berkualitas tapi banyak sekali mobil-mobil yang tidak berijin yang sangat susah kami dapatkan, ini juga menjadi kendala.”
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengakui masih banyak persoalan transportasi pariwisata yang perlu dibenahi. Ia menegaskan bahwa perizinan dan kelayakan transportasi berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
“Banyak sekali transportasi pariwisata yang bermasalah. Nah itu semua kan dibawah kementerian perhubungan, baik itu ijin berlayar, ijin layak jalan.”
Menteri Widiyanti menyatakan pihaknya akan menelaah lebih lanjut mekanisme pengawasan agar keselamatan dan standar pelayanan pariwisata tetap terjaga, baik untuk transportasi darat, laut, maupun moda lainnya.
“Nanti saya coba telaah bagaimana kita memastikan pengawasan itu ketat.” Ia juga membuka peluang diskusi lintas kementerian guna mencari solusi terbaik.
“Ya kami sering sekali berdikusi dengan menteri perhubungan. Bisa nanti kapan ada jadwal ke jakarta kita sama-sama berdiskusi untuk ini,” tutur Widiyanti.
Menutup rangkaian kegiatan, Menteri Pariwisata mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyambut 2026 dengan semangat kolaborasi dan optimisme.
“Terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan rekan-rekan media atas dedikasi dalam merawat dan mengembangkan pariwisata Indonesia, khususnya Bali. Mari sambut tahun 2026 dengan semangat baru untuk berkarya dan menghadirkan kebaikan bagi negeri,” pungkasnya. (*)
