TABANAN, BALINEWS.ID – Polemik penertiban belasan akomodasi wisata yang melanggar tata ruang di kawasan Warisan Dunia Subak Jatiluwih mulai mereda. Para petani di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, mencabut seng dan plastik yang sebelumnya dipasang di tengah persawahan sebagai bentuk protes, usai pemerintah menawarkan solusi berupa moratorium khusus bagi masyarakat lokal.
Pembongkaran dilakukan setelah Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama Wakil Bupati I Made Dirga, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Tabanan menggelar pertemuan langsung dengan para petani pada Senin (5/1/2026) di Kantor Desa Jatiluwih.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan komitmen untuk menyiapkan kebijakan moratorium yang memberi ruang bagi petani dan pemilik lahan lokal untuk tetap berusaha, namun tetap menjaga kelestarian dan nilai kawasan Subak Jatiluwih.
Bupati Sanjaya menegaskan kehadirannya merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat. Ia mengungkapkan, setelah menerima keluhan petani dan pelaku usaha yang terdampak penutupan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Forkopimda, Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali, hingga Gubernur Bali.
“Persoalan Jatiluwih tidak bisa dilihat dari sisi hukum saja. Ada aspek budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal yang juga harus dipertimbangkan,” ujar Sanjaya.
Ia menyebut, terdapat sinyal positif dari Pansus TRAP terkait rencana penerapan moratorium dengan kebijakan khusus bagi masyarakat lokal, sehingga aktivitas usaha tetap bisa berjalan tanpa merusak keindahan kawasan warisan dunia tersebut.
“Kalau semuanya dilarang tanpa solusi, dampaknya luas. Pariwisata menurun, pendapatan masyarakat hilang, lapangan kerja berkurang, dan akhirnya semua dirugikan,” tegasnya.
Meski demikian, Sanjaya menekankan pembangunan permanen di tengah sawah tetap tidak dibenarkan. Menurutnya, persawahan terasering Jatiluwih merupakan ikon yang harus dijaga bersama, meskipun lahan tersebut merupakan milik pribadi.
“Kalau mau berusaha, jangan di tengah sawah. Bangunan harus di pinggir kawasan. Sawah itu ikon Jatiluwih, jangan sampai kita terus kucing-kucingan antara masyarakat dan aparat,” katanya.
Ia menambahkan, pencabutan seng dan plastik bukan sekadar simbol, melainkan langkah awal untuk mengembalikan keindahan lanskap Jatiluwih. Ke depan, pemerintah daerah bersama badan pengelola akan merumuskan kebijakan yang adil agar petani, masyarakat, pengelola, dan pemerintah sama-sama diuntungkan, serta wisatawan merasa nyaman.
Terkait moratorium, Sanjaya memastikan kebijakan tersebut akan dituangkan secara tertulis dan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Konsep usaha ke depan diarahkan pada bangunan non permanen, menggunakan bahan alami, serta selaras dengan karakter kawasan, bukan beton atau struktur permanen.
Sementara itu, salah seorang petani sekaligus pemilik usaha yang terdampak penertiban, Nengah Darmika Yasa, menyambut baik solusi yang ditawarkan pemerintah daerah. Ia mengaku lega karena diberi kesempatan kembali berusaha demi menopang ekonomi keluarga.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan karena memberi lampu hijau bagi petani lokal untuk tetap berjualan dan menambah penghasilan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh ketentuan yang akan ditetapkan, termasuk mengubah konsep bangunan agar tidak bersifat permanen.
“Seng baru dicabut hari ini, sekitar seratus lembar. Mudah-mudahan besok bisa dilanjutkan supaya kawasan ini kembali bersih,” pungkasnya.
