DENPASAR, BALINEWS — Sejumlah fraksi DPRD Bali menyoroti alokasi anggaran infrastruktur dan kelanjutan proyek strategis dalam Rancangan APBD Induk 2027. Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan kecukupan anggaran jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya Rp79,62 miliar, sedangkan Fraksi Golkar menilai alokasi besar untuk proyek monumental berpotensi mempersempit ruang anggaran bagi kebutuhan dasar masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Provinsi Bali Tahun 2027 di Kantor DPRD Bali, Senin (26/10/2026).
Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengatakan anggaran belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp79,62 miliar lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Fraksinya meminta pemerintah daerah menjelaskan apakah alokasi tersebut telah memperhitungkan tingkat kerusakan jalan provinsi, kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi, serta risiko keselamatan masyarakat.
Menurut Gerindra-PSI, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga dan kelancaran aktivitas ekonomi.
“Jangan sampai penghematan anggaran hari ini justru menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar di kemudian hari,” kata Harja Astawa saat menyampaikan pandangan fraksi.
Selain infrastruktur dasar, Gerindra-PSI meminta penjelasan terperinci mengenai perkembangan fisik, realisasi anggaran, target penyelesaian, dan manfaat sejumlah proyek strategis, yakni Kawasan Suci Besakih, Turyapada Tower, serta Pusat Kebudayaan Bali (PKB).
Untuk Kawasan Suci Besakih, fraksi meminta penjelasan mengenai progres pembangunan, realisasi keuangan, rencana penyelesaian, biaya operasional, serta manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat.
Pembangunan Turyapada Tower juga menjadi perhatian, terutama terkait nilai investasi, progres fisik dan keuangan, rencana pemanfaatan, biaya operasional, serta dampaknya terhadap pariwisata, perekonomian daerah, dan lingkungan.
Sementara itu, untuk Pusat Kebudayaan Bali, Gerindra-PSI meminta kejelasan mengenai progres pembangunan, target penyelesaian, biaya operasional, serta manfaat proyek bagi pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif.
“Fraksi Gerindra-PSI menegaskan bahwa setiap proyek besar harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya meninggalkan bangunan megah tanpa fungsi yang jelas,” ujar Harja Astawa.
Fraksi tersebut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis untuk mencegah pembangunan mangkrak, pemborosan anggaran, serta beban operasional jangka panjang yang dapat membebani APBD.
Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar. Fraksi ini menyoroti alokasi belanja modal sektor infrastruktur strategis dan transformasi ekonomi sebesar Rp337 miliar dalam RAPBD Induk 2027 untuk melanjutkan pembangunan Kawasan Suci Besakih dan Pusat Kebudayaan Bali.
Golkar menilai kedua proyek tersebut berpotensi menjadi warisan sejarah sekaligus daya tarik baru bagi pengembangan pariwisata budaya Bali. Namun, besarnya alokasi anggaran untuk proyek monumental tersebut dinilai perlu dicermati agar tidak mengurangi pembiayaan infrastruktur dasar di wilayah lain.
“Namun, sisi minusnya yang sangat tajam, alokasi dana modal yang tersedot ke proyek-proyek megaproyek di wilayah Selatan dan Timur ini telah mengorbankan ruang anggaran untuk perbaikan jalan-jalan rusak, jaringan irigasi subak pedesaan, serta penanggulangan sampah di kabupaten/kota lainnya,” kata perwakilan Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan.
Kritik kedua fraksi tersebut menyoroti persoalan prioritas dan pemerataan pembangunan dalam penyusunan RAPBD 2027. Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan mengenai dasar penentuan alokasi anggaran, kebutuhan infrastruktur yang mendesak, serta manfaat dan keberlanjutan proyek strategis yang dibiayai melalui APBD.
