DENPASAR, BALINEWS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi, mengusulkan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola retribusi wisatawan mancanegara (wisman). Ia mendorong penerapan sistem terpadu satu pintu atau tol gate di luar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang dilengkapi perlindungan asuransi, fasilitas kesehatan, serta pelayanan bernuansa budaya Bali.
Politisi Golkar asal Liligundi, Buleleng itu curhat kepada Gubernur Bali, Wayan Koster menjawab tantangan pariwisata Bali yang terus berkembang.
Menurut Kresna Budi, sistem pungutan wisman perlu memberikan kepastian manfaat bagi wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di Pulau Dewata.
Ia menilai, penarikan retribusi berulang di setiap destinasi wisata perlu dievaluasi agar wisatawan tidak merasa terbebani selama berkunjung.
“Kita harapkan pertanyaan dari wisatawan asing terjawab, apa yang mereka dapatkan selama berkunjung di Bali? Yang utama adalah keselamatan diri, jaminan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan mereka tidak lagi dipayahkan dengan membayar retribusi di tiap-tiap destinasi. Sesuai rancangan Pak Gub Koster, One Island, One Management (satu pulau,satu tata kelola). Itu (Gubernur Koster) punya ide yang luar biasa,” kata Kresna Budi, Kamis (29/10/2026).
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, ia mengusulkan biaya terpadu sekitar Rp1 juta per wisman. Pungutan ini dirancang terintegrasi dengan perlindungan asuransi serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk RS Bali Mandara dan rumah sakit bertaraf internasional di Bali.
Secara teknis, Kresna Budi mengusulkan skema pemberhentian terpadu (stop-over) berbasis gerbang tol atau tol gate di kawasan Patung Kuda, setelah wisatawan keluar dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Selain menjadi lokasi pelayanan dan penyelesaian retribusi, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menampung puluhan kendaraan secara tertib. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar jalur keluar bandara.
Kresna Budi juga menekankan bahwa gerbang terpadu tersebut tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat pemungutan biaya. Kawasan itu perlu menjadi titik penyambutan yang memperlihatkan keramahan dan kekayaan budaya Bali sejak wisatawan pertama kali tiba.
“Wisatawan datang, kita kalungi bunga, ada tarian penyambutan seperti Tari Pendet, ada welcome drink. Seniman-seniman kita bisa tersalurkan dan mendapat pemasukan setiap hari sambil tetap menjaga kebudayaan. Bahkan saat pulang bisa diberikan suvenir pakaian barong untuk menghidupkan UMKM kita,” jelasnya.
Melalui konsep tersebut, kegiatan penyambutan wisatawan diharapkan turut membuka peluang ekonomi bagi seniman lokal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor pendukung pariwisata lainnya.
Masih kata dia, skema distribusi penerimaan mutlak transparan dan proporsional. Menurutnya, kontribusi yang dikelola pemerintah provinsi perlu disalurkan secara adil kepada kabupaten/kota untuk mendukung perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan di destinasi wisata.
Melihat hal itu, anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali selayaknya disesuaikan dengan peran strategis sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah lantaran Bali sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata kelas dunia, dimana Bali dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk promosi, pembinaan, serta pengawasan. Dengan begitu, upaya meningkatkan jumlah kunjungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan.
“Saya yakin pemerintah daerah maupun dewan sepakat bahwa peningkatan pelayanan (hospitality) ini adalah investasi reputasi (brand). Jika kualitas layanan meningkat, kunjungan akan naik, PAD bertambah, dan secara otomatis upah serta kesejahteraan para pekerja pariwisata di Bali juga ikut terangkat,” terangnya.
Kresna Budi berharap kebijakan retribusi wisman tidak hanya berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi wisatawan.
"Jatah kue pariwisata mesti berpihak kepada masyarakat lokal, jadi prioritas tentunya pelaku usaha lokal, dan menjaga keberlanjutan pariwisata Bali kedepan," pungkasnya.*