Oleh: Giostanovlatto, Pendiri Hey Bali dan Kepala Biro Lambe Turah Bali
Kursi wakil presiden kini kosong, dan pertanyaan politik di Jakarta bergeser: bukan lagi apakah Gibran Rakabuming Raka bertahan, melainkan siapa pengganti Gibran di samping Prabowo Subianto. Pertanyaan ini lebih rumit dari sekadar mencari sosok yang cakap, sebab yang dicari Presiden bukan hanya orang yang kuat, tetapi orang yang tidak akan tumbuh menjadi anak macan.
Niccolo Machiavelli, dalam Il Principe, mengemukakan bahwa mereka yang membuat orang lain menjadi kuat berisiko menyiapkan ancaman bagi dirinya sendiri. Tulisan ini bukan ramalan tentang siapa yang akan dipilih, melainkan pembacaan atas kalkulasi politik di balik pilihan itu.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Prabowo mengaitkan keputusan itu dengan persoalan persyaratan pendidikan setelah adanya putusan hukum, dan menerimanya “dengan berat hati”. Penjelasan tersebut datang dari Presiden. Sejauh informasi yang tersedia untuk publik, belum ada bukti bahwa pengunduran diri Gibran merupakan bagian dari skenario politik yang dirancang pihak lain.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan itu kosong sejak hari itu. Konstitusi memberi MPR waktu paling lama 60 hari untuk memilih pengganti, yang menurut hitungan saya jatuh pada 11 Januari 2027. Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo ingin prosesnya selesai sebelum akhir Desember.
Dua Nama, Satu Pesan
Presiden mengajukan dua calon, MPR memilih satu. Namun kontestasi sesungguhnya berlangsung sebelum sidang MPR dimulai, ketika dua nama itu ditentukan. Menurut Yusril, keputusan itu berada di tangan Prabowo, yang dapat berkonsultasi dengan partai pendukungnya pada Pilpres 2024. Karena itu dua nama tersebut bukan sekadar daftar kandidat, melainkan pesan politik: siapa yang dirangkul, kekuatan mana yang diberi ruang, dan siapa yang tidak masuk perhitungan.
Belum ada nama resmi. Daftar yang beredar, seperti yang disusun Pojoksatu dari kabar dan isu per 10 November, menyebut antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Dasco disebut telah membantah. Daftar spekulasi bukan peta keputusan. Daripada menebak siapa yang dipilih, lebih menarik membaca jenis kekuatan yang dibawa tiap figur.
Tiga Tipe, Satu Dilema
Mitra dari luar kandang. AHY mewakili tipe ini: Ketua Umum Demokrat dengan jaringan nasional dan nama besar Susilo Bambang Yudhoyono. Mengangkatnya memperkuat hubungan dengan Demokrat dan menambah dukungan bagi pemerintahan. Tetapi kursi wakil presiden membawa panggung nasional, akses kekuasaan, dan legitimasi yang jauh lebih besar. Bagi figur yang sudah punya kendaraan politik sendiri, itu berarti perluasan pengaruh. Di sinilah logika anak macan bekerja. Itu tidak berarti AHY pasti menjadi pesaing pada 2029, karena konfigurasinya belum terbentuk. Persoalannya adalah risiko yang melekat: apakah Prabowo bersedia memperkuat figur yang punya basis kekuasaan sendiri?
Jembatan ke seberang. Pramono Anung menawarkan kalkulasi yang berbeda. Ia kader senior PDIP, mantan Wakil Ketua DPR, Sekretaris Kabinet dua periode, dan kini Gubernur DKI Jakarta 2025 sampai 2030. PDIP memegang 110 kursi di DPR, sekitar 18,97 persen, yang terbesar. Jika Pramono berhenti sebagai gubernur, Wakil Gubernur Rano Karno, juga kader PDIP, memiliki jalur melanjutkan kepemimpinan Jakarta. Skenario ini berpotensi membuka dua ruang bagi PDIP sekaligus: posisi di pusat dan keberlanjutan di ibu kota. Ini kemungkinan, bukan kesepakatan.
Paradoksnya jelas. Jika Prabowo ingin menghindari pusat kekuasaan baru, PDIP bukan kendaraan kecil. Ia punya basis, kepemimpinan, dan agenda sendiri, dan bukan partai pengusung Prabowo-Gibran pada 2024. Dalam bacaan saya, merangkulnya bisa menjadi investasi stabilitas, tetapi sekaligus membuka ruang strategis bagi kekuatan di luar kendali Gerindra. Karena itu skenario ini hanya masuk akal bila ditopang kesepakatan yang jelas, dan sikap Megawati Soekarnoputri sulit diabaikan.
Orang dalam kandang. Tipe ketiga adalah figur dari lingkar Gerindra atau orang yang selama ini dekat dengan Presiden. Risikonya paling mudah dikendalikan, dan loyalitas menjadi nilai utama. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Dalam bacaan saya, pilihan ini memperkuat kendali Prabowo, tetapi belum tentu memperluas dukungan: tidak banyak kekuatan baru yang dirangkul dan tidak ada tambahan daya tawar di luar lingkar yang sudah ada.
Dari ketiganya terlihat satu dilema. Semakin besar dukungan yang ingin dirangkul, semakin besar kemungkinan munculnya pusat kekuasaan baru. Sebaliknya, semakin aman figur yang dipilih, semakin kecil tambahan kekuatan yang dibawanya ke pemerintahan.
Dukungan dan kendali jarang datang dalam satu paket.
Prabowo mungkin tidak membutuhkan anak macan di sampingnya. Tetapi kandang yang tidak pernah menerima tamu juga tidak akan pernah bertambah luas, dan dua nama yang ia ajukan akan menunjukkan seberapa jauh ia bersedia berbagi ruang menuju 2029.
