DENPASAR, BALINEWS – I Gusti Putu Artha menilai masyarakat tidak seharusnya terjebak pada penilaian personal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menyikapi usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Menurutnya, polemik tersebut harus dilihat berdasarkan substansi dan mekanisme hukum, bukan citra pribadi seseorang.
Pernyataan itu disampaikan Putu Artha menyusul penandatanganan usulan HMP oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Dua anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Bali, I Nyoman Parta dan I Wayan Sudirta, turut menandatangani usulan tersebut bersama anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya.
"Menurut saya, masyarakat harus bisa meletakkan persoalan ini pada substansinya. Hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional anggota DPR. Jadi, ketika ada anggota dewan yang menyampaikan sikap atau pendapat politik, hal itu tidak bisa serta-merta dipersoalkan hanya karena berbeda dengan pandangan kelompok tertentu," kata Putu Artha, Kamis (12/11/2026).
Ia menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang menilai persoalan Gibran berdasarkan karakter dan citra pribadinya. Padahal, menurut dia, penilaian terhadap seseorang tidak boleh mengesampingkan persoalan hukum yang sedang menjadi perdebatan.
"Kita jangan sampai menilai persoalan hanya dari sosok orangnya. Karena seseorang terlihat baik, santun, atau memiliki citra positif, bukan berarti substansi persoalan hukum yang sedang dihadapi otomatis menjadi benar. Ada mekanisme, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi dasar penilaian," ujarnya.
Putu Artha menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil tanpa membedakan identitas maupun posisi seseorang. Karena itu, setiap persoalan harus dinilai berdasarkan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap figur tertentu.
Dalam konteks polemik Gibran, ia juga menyinggung proses hukum yang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, perkembangan serta argumentasi hukum dari kedua lembaga tersebut perlu dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Sorotan terhadap usulan HMP tersebut muncul setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan hak tersebut terkait Gibran. Dokumen usulan itu diserahkan kepada pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026).
Dari jumlah tersebut, dua anggota DPR RI asal Bali, yakni I Nyoman Parta dan I Wayan Sudirta, turut menjadi penandatangan. Keduanya merupakan legislator dari Fraksi PDI Perjuangan.
Berdasarkan rekapitulasi pimpinan DPR, 120 pengusul berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Putu Artha kembali mengingatkan agar masyarakat memahami dinamika politik dan hukum secara menyeluruh. Ia berharap perdebatan mengenai usulan HMP tidak berhenti pada penilaian terhadap pribadi Gibran, tetapi juga membahas dasar hukum yang melatarbelakangi pengajuan tersebut.
"Masyarakat perlu memahami persoalan secara utuh. Jangan sampai perdebatan justru bergeser menjadi persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang, sementara substansi hukum yang sebenarnya dipersoalkan tidak dibahas. Dalam situasi seperti ini, yang perlu kita dorong adalah kedewasaan masyarakat dalam melihat dinamika politik dan hukum," tutupnya.
