KLUNGKUNG, BALINEWS – Rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) mendapat dukungan Fraksi Partai Golkar DPRD Klungkung. Kendati demikian, dukungan tersebut disertai lima catatan penting yang meminta pemerintah daerah memperjelas aspek regulasi, perencanaan investasi hingga manfaat yang akan diterima masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Partai Golkar pada rapat paripurna DPRD Klungkung terkait Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Jamkrida Bali Mandara, Senin (9/11/2026).
Dalam penyampaian yang dibacakan I Kadek Widya Sumartika, Fraksi Golkar mengapresiasi perkembangan kinerja Jamkrida Bali Mandara. Sejak awal penyertaan modal dilakukan Pemkab Klungkung, perusahaan tersebut dinilai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, hingga 2019, akumulasi modal daerah yang telah ditempatkan mencapai Rp1 miliar dan perusahaan disebut mampu memberikan dividen secara konsisten dengan tren meningkat.
Meski demikian, Golkar mengingatkan bahwa kebijakan penambahan modal daerah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi. Aspek kepastian hukum dan tata kelola keuangan daerah juga harus menjadi perhatian agar kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ada lima poin yang menjadi sorotan Fraksi Golkar. Pertama, terkait dasar hukum pembahasan Ranperda yang belum tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Klungkung Tahun 2026. Golkar mencatat, dari 17 Ranperda yang direncanakan, masing-masing enam merupakan inisiatif DPRD dan 11 usulan eksekutif. Sementara itu, delapan Ranperda telah diparipurnakan. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan landasan hukum pembahasan Ranperda penyertaan modal Jamkrida di luar daftar Propemperda tersebut.
Kedua, Golkar meminta penjelasan mengenai manfaat konkret dari rencana tambahan modal Rp1 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaparkan keuntungan yang akan diperoleh, baik dari sisi pendapatan daerah maupun dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Klungkung.
Ketiga, fraksi mempertanyakan kesiapan perencanaan investasi pemerintah daerah. Golkar ingin memastikan penambahan penyertaan modal tersebut telah melalui analisis investasi yang memadai, termasuk melibatkan penasihat investasi independen dan profesional sebagaimana dipersyaratkan dalam tata kelola investasi daerah.
Keempat, persoalan dokumen pendukung Ranperda turut menjadi perhatian. Golkar menyoroti penggunaan dokumen kajian akademik yang disusun Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Klungkung. Fraksi ini mempertanyakan kesesuaian dokumen tersebut dengan ketentuan penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kelima, Golkar menekankan pentingnya konsistensi regulasi penyertaan modal daerah. Mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta ketentuan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah diminta menjelaskan alasan penambahan modal tersebut tidak ditempuh melalui perubahan terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2012.
"Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut," demikian sikap yang disampaikan dalam pemandangan umum tersebut.
Persetujuan itu diberikan dengan mempertimbangkan kinerja finansial Jamkrida Bali Mandara yang dinilai sehat serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung.
Golkar berharap pembahasan Ranperda selanjutnya mampu menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan setiap rupiah penyertaan modal memberikan nilai tambah bagi daerah. Dengan demikian, investasi pemerintah tidak hanya menghasilkan dividen, tetapi juga mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Klungkung. (*)
Alternatif judul lainnya:
Lima Catatan Golkar Warnai Rencana Tambahan Modal Jamkrida Rp1 Miliar
Golkar Klungkung Minta Kepastian Hukum Penambahan Modal Jamkrida
Dukung Investasi Jamkrida, Golkar Ingatkan Pemkab soal Regulasi dan Manfaat
Tambahan Modal Jamkrida Rp1 Miliar, Golkar Tagih Kejelasan Kajian Investasi
