SEMARAPURA, BALINEWS – Rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) mulai dibahas melalui mekanisme legislasi DPRD Klungkung. Kebijakan yang dirancang untuk Tahun Anggaran 2027 tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, koperasi, dan sektor usaha produktif yang terkendala persyaratan agunan.
Pembahasan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Klungkung, Senin (9/11/2026), dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Klungkung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).
Dalam penjelasannya, Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan bahwa tambahan modal tersebut merupakan bentuk investasi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas perusahaan penjaminan kredit sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.
Pemerintah Kabupaten Klungkung sebelumnya telah menanamkan modal sebesar Rp1 miliar kepada Jamkrida Bali Mandara secara bertahap sejak 2012 hingga 2018. Dengan rencana penambahan Rp1 miliar pada 2027, total penyertaan modal daerah nantinya menjadi Rp2 miliar.
Satria menjelaskan, penambahan modal tersebut sejalan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara pada 10 Maret 2026 yang menyepakati perlunya penambahan modal perusahaan.
Menurutnya, penguatan permodalan diperlukan agar kemampuan penjaminan perusahaan meningkat dan jangkauan layanannya semakin luas, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan agunan ketika mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.
"Penambahan penyertaan modal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Klungkung, terutama dalam membuka dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, koperasi, dan sektor usaha produktif lainnya yang mengalami kendala dalam penyediaan agunan," jelas Satria.
Meski demikian, rencana penggunaan uang daerah tersebut kini memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD. Melalui pembahasan Ranperda, legislatif memiliki ruang untuk mencermati dasar hukum, besaran investasi, tujuan penyertaan modal, serta manfaat yang akan diperoleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Aspek manfaat ekonomi juga menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah daerah. Selain memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, penyertaan modal diharapkan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui kinerja perusahaan, termasuk potensi penerimaan dividen bagi Kabupaten Klungkung sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bupati berharap Ranperda tersebut dapat dibahas dalam tahapan rapat berikutnya hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Regulasi itu nantinya menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah.
Pembahasan di DPRD menjadi tahapan penting untuk memastikan investasi daerah tidak sekadar menambah kepemilikan modal pada perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat terukur bagi masyarakat. Terutama bagi pelaku UMKM dan koperasi yang membutuhkan dukungan penjaminan agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas ekonominya. (*)
