DENPASAR, BALINEWS.ID — Polemik pro dan kontra rencana pembangunan fasilitas Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan Sidakarya perlahan menemukan titik terang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan edukasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2022 dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka, menegaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap proyek LNG bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan berulang kali dengan menghadirkan pakar serta pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
“Sejak awal masyarakat diberikan pemahaman secara menyeluruh. Bahkan Gubernur Bali ikut menjelaskan pentingnya kemandirian energi Bali agar tidak terus bergantung pada pasokan listrik dari Jawa. Namun karena Bali adalah destinasi pariwisata dunia, maka energi yang dibangun harus energi bersih, bukan diesel,” ujarnya saat ditemui awak media, Sabtu malam (24/1/2026).
Ia menyebutkan, proses sosialisasi tersebut tidak hanya melibatkan warga Desa Adat Sidakarya dan Intaran, tetapi juga masyarakat Desa Adat Serangan dan Sanur, akademisi, hingga perwakilan nelayan dari tiga wilayah tersebut. Hasilnya, seluruh pihak menyatakan dukungan terhadap pembangunan LNG yang dituangkan dalam dokumen resmi.
“Semua hadir dan sepakat. Ada tanda tangan, ada berita acara. Dari Desa Adat Serangan misalnya, bendesa adat saat itu hadir bersama lurah dan tokoh masyarakat. Maka wajar jika kami bertanya, mengapa sekarang isu penolakan kembali muncul,” katanya.
Ketut Suka juga menegaskan bahwa sejak awal masyarakat telah diberikan penjelasan komprehensif mengenai dampak positif dan negatif proyek LNG, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, hingga keagamaan. Penjelasan tersebut disampaikan secara ilmiah oleh para ahli dari berbagai institusi, termasuk dari ITS Surabaya dan akademisi di Bali.
“Kami tidak serta-merta menerima. Konsultasi publik dilakukan secara terbuka. Semua potensi dampak, bahkan yang paling kecil sekalipun, sudah dibahas dan diantisipasi,” jelasnya.
Salah satu kekhawatiran terbesar warga saat itu adalah potensi ledakan akibat kesalahan manusia. Namun, melalui simulasi yang diperagakan langsung oleh para ahli, masyarakat mendapat pemahaman bahwa LNG berbeda dengan LPG.
“Gas yang disalurkan masih dalam bentuk cair. Proses gasifikasi dilakukan di lokasi lain. Di Sidakarya dan Intaran hanya dilewati pipa. Dalam simulasi, LNG yang disulut api tidak meledak, nyalanya kecil seperti lilin,” ungkapnya.
Penolakan sempat datang dari Desa Sanur yang mengkhawatirkan dampak terhadap mangrove dan vegetasi pesisir. Keberatan tersebut kemudian diakomodasi dengan memindahkan lokasi infrastruktur LNG ke tengah laut sejauh sekitar 3,5 kilometer dari garis pantai.
Dukungan terhadap proyek ini juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Nelayan Sidakarya, Putu Benny Adnyana. Ia menegaskan bahwa nelayan telah dilibatkan dalam sosialisasi AMDAL dan seluruh kekhawatiran mereka telah dijawab dengan solusi konkret.
“Kami khawatir aktivitas kapal LNG mengganggu jalur melaut. Tapi faktanya, kapal hanya bersandar kurang dari 24 jam dan alurnya sudah diatur, jadi tidak mengganggu nelayan,” jelasnya.
Ia menambahkan, komunikasi antara nelayan, pengembang, dan pengelola Tahura selama ini berjalan baik. Bahkan, kelompok nelayan Sidakarya turut diberi peran dalam menjaga kelestarian mangrove dan kebersihan kawasan pesisir.
“Kami ditugaskan ikut menjaga hutan bakau, termasuk membersihkan sampah agar mangrove tetap lestari,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan LNG di Bali saat ini sudah bersifat mendesak. Beberapa peristiwa pemadaman listrik massal menjadi pengingat pentingnya ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan.
“Masyarakat kini menunggu realisasi pembangunan LNG. Kami berharap semua pihak tetap terbuka dan proyek ini segera terwujud demi kepentingan bersama,” pungkasnya. (*)
