BALINEWS - Advokat sekaligus politisi Gede Pasek Suardika (GPS) meminta Gubernur Bali membuat sistem dan penataan yang menciptakan rasa aman di kawasan lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Permintaan itu disampaikan menyusul beredarnya foto sekelompok remaja yang berpose membawa senjata tajam (sajam) dan diduga berkumpul di kawasan tersebut.
“Polisi harus antisipasi dengan cepat, dan Gubernur Bali sebagai penanggung jawab pengelolaan kawasan lapangan Niti Mandala Renon harus membuat sistem dan penataan yang bisa menciptakan rasa aman di sana,” kata GPS dalam pesan tertulis kepada redaksi, Rabu (4/11/2026) malam.
GPS menyebut kelompok itu “nge-pos” di Renon. Identitas, asal, dan lokasi serta waktu pengambilan foto dalam unggahan yang beredar belum diverifikasi.
Diminta turun tangan sebelum terjadi gesekan
Dalam unggahan di media sosialnya, GPS juga meminta Kapolda Bali memberi perhatian serius pada kelompok tersebut.
“Kepada Bapak Kapolda Bali, mohon diatensi secara serius kelompok ini sebelum terjadi sesuatu yang tidak baik di Bali,” tulisnya.
Menurut GPS, polisi harus segera menertibkan geng-geng yang ada, terlebih yang mengatasnamakan daerah. Ia menilai kelompok semacam itu rawan memicu persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jika terjadi persinggungan. GPS juga mengingatkan bahwa Bali memiliki sejarah kelam terkait kekerasan sehingga potensi konflik perlu dicegah sejak dini.
Ia menyebut, belakangan telah terjadi beberapa kali eskalasi sosial antara sejumlah warga dari daerah tertentu di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tinggal di Bali dengan warga Bali. GPS tidak merinci kejadian yang dimaksud.
Soal stigma terhadap pendatang
GPS menekankan, tindakan segelintir orang tidak boleh merugikan warga pendatang lain yang datang untuk bekerja.
“Kasihan warga pendatang yang datang murni untuk bekerja dan memperbaiki nasib jika mendapatkan ekses negatif dari perilaku geng-geng seperti ini,” ujarnya.
Menurut GPS, banyaknya persoalan sosial berdampak pada sulitnya warga dari daerah tertentu mendapatkan tempat kos. Ia mengusulkan agar kelompok itu dibubarkan dan dipastikan siapa penjamin mereka selama tinggal di Bali.
“Bubarkan dan usir saja, dan pastikan didata siapa penjaminnya tinggal di Bali,” katanya.
GPS juga meminta sesepuh dan tokoh masyarakat dari daerah asal kelompok itu membimbing anak-anak muda agar tidak terjerumus. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat bila akhirnya masyarakat harus turun tangan.
“Petantang-petenteng membawa sajam dengan bebas begini seakan tidak ada gunanya punya polisi dengan biaya besar jika akhirnya masyarakat Bali yang harus turun tangan,” sindirnya.
Foto yang disorot
Gambar: salah satu dari beberapa foto yang meresahkan yang beredar di Media Sosial
Sebelumnya, penggiat media sosial Wayan Kantha Adnyana menyoroti foto sekelompok remaja dengan sajam dan tulisan “Gang Liar dari Sumba Kodi”. Ia mengaku pernah melihat sejumlah kelompok berkumpul di kawasan Renon, dan meminta polisi serta pecalang meningkatkan patroli, terutama pada malam Minggu.
Sejumlah unggahan lain yang beredar juga memuat keterangan yang mengaitkan kelompok itu dengan daerah tertentu di NTT. Keaslian unggahan-unggahan tersebut belum terverifikasi.
Tanggapan Ketua Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya
Gambar: Samuel S. Kalumbang (Kemeja Merah)
Saat dihubungi melalui telepon, Ketua Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya di Bali, Samuel S. Kalumbang, mengaku belum pernah mendengar kabar tentang kelompok tersebut dan belum bisa memastikan asalnya.
“Saya sendiri belum bisa memastikan bahwa itu adalah perkumpulan gangster dari Sumba bagian Kodi, karena belum ada pembaruan atau laporan,” ujar Samuel.
Ia berharap pihak keamanan bersama tokoh masyarakat memberi edukasi dan ketegasan kepada anak-anak yang membawa sajam agar hal serupa tidak terulang.
Samuel mengatakan komunitasnya memiliki satuan tugas yang sudah beberapa kali menyisir kawasan Renon bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Dalam penyisiran itu, menurut dia, ditemukan beberapa warga asal Sumba dan NTT yang memegang minuman keras. Mereka diberi pengarahan dan diminta pulang serta tidak mengulangi perbuatan itu.
Menurut Samuel, penanganan perlu melibatkan para ketua unit di bawah naungan Flobamora untuk bertemu Polda Bali dan turun bersama ke lapangan. Ia meminta komunitasnya dilibatkan agar bisa memantau dan memiliki data untuk edukasi ke depan. Sumba Barat Daya, ujarnya, dihuni beberapa suku, antara lain Kodi, Loura, dan Wejewa.
Hingga berita ini diturunkan, Balinews telah menghubungi Polresta Denpasar melalui pesan singkat pada Kamis, 5 November 2026 untuk meminta tanggapan, namun belum mendapat respons. Berita ini akan diperbarui apabila ada keterangan dari pihak kepolisian.
